More Please

pilkada

Mendagri Pastikan Tak Ada Pelantikan Serentak bagi Kepala Daerah Terpilih Hasil PSU

Kepala daerah terpilih hasil PSU akan langsung dilantik oleh gubernur masing-masing, sedangkan gubernur terpilih akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

pilkada

Wamendagri Sebut 16 Daerah Butuh Bantuan Dana PSU, Termasuk Kota Sabang

Ada 16 daerah yang mengalami keterbatasan anggaran dan membutuhkan bantuan dari pemerintah provinsi maupun APBN agar PSU dapat terlaksana sesuai jadwal.

berita

Soal Intruksi Megawati, Pakar HTN Sebut Kepala Daerah Seharusnya Tunduk ke Pemerintah

Charles menyebut keputusan kepala daerah absen karena mengikuti kebijakan partai, bisa berdampak pada hubungan pemerintah daerah dan pusat.

berita

Akhiri Masa Jabatan Pj Gubernur, Safrizal: Kalau Perlu Saya Cari di Kemendagri

Dua tugas utama dari Mendagri, yakni PON dan Pilkada Serentak 2024, telah tuntas dilaksanakan

berita

Wamendagri Pastikan Tak Ada Pelantikan Kepala Daerah di Januari 2025

Kemendagri saat ini tengah berkonsultasi dengan MK dan meminta arahan Presiden Prabowo Subianto untuk sesegera mungkin melantik kepala daerah definitif.

berita

Ombudsman: Kemendagri Sebaiknya Susun Juknis Cegah Maladministrasi e-KTP

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri perlu menyusun juknis sebagai pelaksana Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 60 Tahun 2021.

market

Jelang Nataru, Kemendag Intensifkan Pengawasan soal Distribusi dan Bundling Minyakita

Berdasarkan hasil pengawasan, masih ditemukan praktik bundling Minyakita yang dilakukan oleh pelaku usaha. 

market

Harga MinyaKita Tinggi, Kemendag: Mahal karena Rantai Distribusi yang Terlalu Panjang

Dengan distribusi yang panjang, tidak menutup kemungkinan adanya transaksi di antara pengecer sehingga harga jual di masyarakat menjadi lebih tinggi.

berita

Kemendagri Terima 337 Usulan Pembentukan DOB, Terbanyak Pemekaran Kabupaten

Terkait banyaknya usulan tersebut, Bima menyebut Kemendagri menerima banyak sekali permintaan agar moratorium DOB dihentikan.

pilkada

Kemendagri Ungkap Banyaknya Jumlah Potensi Sengketa Pilkada 2024

Ini potensi gugatan. Untuk bupati ada 86 sengketa, wali kota 29, dan untuk gubernur belum ada catatan

berita

Tito Karnavian Tolak Usulan Polri di Bawah Kemendagri

Karena sejak dulu sudah dipisahkan di bawah Presiden, itu kehendak reformasi. Sudah itu saja

parlemen

Usul PDIP Agar Polri di Bawah Kemendagri Ditolak 7 Fraksi DPR

Usulan tersebut dinilai langkah mundur dari semangat reformasi.

berita

PKB Tolak Wacana Polri di Bawah Kemendagri, Jazilul Fawaid: Reformasi Kultur Bukan Struktur

Kalau strukturnya diubah tapi kulturnya sama saja, ya tidak akan ada perubahan

berita

Kemendagri Siap Tingkatkan Layanan Dukcapil Jelang Pilkada 2024

Dukcapil siap melayani warga, termasuk di hari libur. Sabtu dan Minggu (23-24/11) nanti pun tetap buka, bahkan jam berapa pun kami layani

pilkada

Kemendagri: Daerah Rawan Pilkada 2024 Perlu Pengawasan Ketat

Ada 73 kabupaten yang dianggap memiliki kerawanan tinggi, 278 sedang, dan 65 rendah. Untuk kota, 12 dikategorikan tinggi, 71 sedang, dan 15 rendah

pilkada

Kemendagri Minta Pemda Percepat Pendanaan Pengamanan Pilkada 2024

Pemda harus terus memonitor kendala di daerah agar pencairan NPHD dapat segera dilakukan

parlemen

Masih Dievaluasi Kemendagri, Tata Tertib DPRA Belum Paripurnakan

Draft tatib yang telah disusun itu harus mendapatkan evaluasi oleh Mendagri sebelum disahkan dalam rapat paripurna untuk persetujuan anggota dewan.

parlemen

Tata Tertib DPRA Masih Dievaluasi di Kemendagri

Draf tatib yang telah disusun itu untuk akan dievaluasi oleh Mendagri sebelum disahkan dalam rapat paripurna untuk persetujuan anggota dewan.

berita

Tanggapi Usulan Kemendagri, Mastur Yahya: Lembaga KKR Masih Penting untuk Aceh 

Ribuan data korban konflik telah kami rekomendasikan ke pemerintah, baik daerah maupun pusat, untuk proses pemulihan

berita

Pakar Hukum: Perlu Dikaji Ulang Usul Kemendagri Cabut Qanun KKR Aceh

Amrizal menjelaskan secara normatif Pasal 229 dan Pasal 300 Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) menyatakan bahwa KKR Aceh adalah bagian dari KKR nasional.

berita

Mensos Ikuti Arahan Kemendagri Terkait Bansos Disetop Sementara Jelang Pilkada

Bansos akan diberikan lagi sehari setelah pencoblosan.

berita

Safriati Boyong Pengurus DWP Adwil Kemendagri ke Aceh Tengah, Borong Ragam Produk Lokal

Safriati dan pengurus DWP Ditjen Adwil Kemendagri memborong ragam produk lokal yang dipajang di balai halaman pendopo bupati oleh pengurus DWP Aceh Tengah. 

berita

Pengurus DWP Ditjen Bina Adwil Kemendagri Borong Ragam Produk Dekranasda Aceh

Ragam produk lokal Aceh mulai dari baju bordir, kain baju, tas bordir, gelang, kalung hingga minyak wangi terjual banyak untuk para tamu dari Jakarta itu. 

berita

Kemendagri Tunjuk Tiga Petinggi KPK Jadi Penjabat Kepala Daerah

“Semua proses sudah sesuai ketentuan, dan mereka akan segera dilantik,” ujar Bima, Jumat, 1 November 2024.

berita

Tersangka Korupsi, Tom Lembong Terancam Hukuman Penjara Seumur Hidup

Untuk 20 hari ke depan, Tom ditahan di Rutan Salemba cabang Kejari Jaksel dan DS di Rutan Salemba cabang Kejagung.

berita

Kejagung Tetapkan Tom Lembong Tersangka Kasus Impor Gula

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar mengatakan pihaknya telah memiliki alat yang cukup untuk menetapkan Tom menjadi tersangka.

parlemen

Pembentukan AKD-Tatib Dilanjutkan Setelah Orientasi Anggota DPRA

"Pembahasan Tatib sedang kami bahas. Sementara ditunda pembahasannya," ucap anggota Fraksi Partai Aceh Yahdi Hasan.

market

Kemendagri Ingatkan Pemda Waspadai Kenaikan Harga di Atas HET

Meskipun bulan Agustus cenderung mengalami deflasi, beberapa harga bahan pokok, seperti minyak goreng dan beras, sudah naik di atas HET di banyak kota dan kabupaten.

pilkada

Di DPR Aceh, KIP Jelaskan Pj Gubernur Tak Mesti Mundur

KIP tidak akan menerima pendaftaran calon kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, atau gubernur, jika mereka masih berstatus sebagai ASN atau Pj kepala daerah.

energi

INFOGRAFIS: Beda Versi Bagi Hasil Migas Aceh Versi MoU Helsinki Hingga Koreksi Kemendagri atas Rancangan Qanun

Dalam aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2015 (dibuat 10 tahun setelah MoU Helsiki) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo dan , porsi bagi hasil berubah. Berikut detail perubahannya.

energi

Rancangan Qanun Pertambangan Migas Aceh: Kemendagri Koreksi Pasal Kewenangan Aceh

Berdasarkan penelusuran Pintoe.co, beberapa pasal dalam rancangan qanun tersebut dikoreksi, salah satunya adalah Pasal 7 yang dianggap sangat penting bagi Aceh.

energi

Kemendagri: Hasil Fasilitasi Qanun Migas Sudah Diserahkan ke Aceh

"Tugas Kemendagri sudah selesai. Sudah kita teruskan ke Pemerintah Aceh untuk penyesuaian," kata Ivo saat dihubungi Pintoe.co baru-baru ini.

berita

Sekda Aceh Ikut Rapat Pengendalian Inflasi Bersama Kemendagri

Rakor Pengendalian Inflasi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pemerintah, dari pusat hingga daerah, dalam upaya mengendalikan inflasi

sport

Kemenpora Bersama Kemendagri Imbau Pemda Gelar Nobar Timnas U-23 Indonesia Vs Uzbekistan

"Kami mengajak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk nobar dan mendukung Timnas Indonesia," kata Sekretaris Kemenpora Gunawan Suswantoro.

PONXXI

Tinjau Venue Cabor Dayung PON 2024 di Waduk Keliling, Begini Respon Irjen Kemendagri 

"Peninjauan ini dilakukan guna memastikan persiapan venue PON Aceh-Sumut berjalan lancar dan siap sesuai dengan rencana," ujarnya di Aceh Besar, Kamis (25/4/2024).

berita

Pj Gubernur Dampingi Irjen Kemendagri Tinjau Stadion Lhong Raya

Peninjauan dilakukan guna memastikan persiapan venue PON berjalan lancar sesuai rencana mengingat PON akan dihelat awal September ini.

market

Kemendag Panggil TikTok, Evaluasi Migrasi TikTok Shop ke Tokopedia

Permendag 31/2023 mengatur bahwa media sosial tidak diperbolehkan untuk berjualan dan melakukan transaksi pembayaran.

dunia

LaNyalla Ingatkan Kemendag Soal Suplay Pakan Ternak Seiring Harga Telur Melambung 

Harga telur ayam yang melambung tinggi harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Sebab, telur ayam merupakan salah satu kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat. Demikian dikatakan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.