Mendagri Pastikan Tak Ada Pelantikan Serentak bagi Kepala Daerah Terpilih Hasil PSU

PINTOE.CO - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memastikan tak ada pelantikan serentak bagi kepala daerah terpilih hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024. 

"Nah, pelantikannya Bapak Presiden inginkan agar yang sudah selesai secepatnya bekerja. Oleh karena itu, kalau keppres sudah keluar nanti Bapak tentu sesuaikan dengan waktu Bapak Presiden," ujar Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 10 Maret 2025.

Tito mengatakan para kepala daerah terpilih hasil PSU akan langsung dilantik oleh gubernur masing-masing, sedangkan gubernur terpilih akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk dua gubernur, Babel dan Papua pegunungan dilantik oleh Bapak Presiden, sisanya 13 bupati dan walikota dilantik oleh para gubernurnya masing-masing. Jadi, tidak ada pelantikan serentak di istana seperti kemarin," ujarnya.

Mendagri awalnya menyampaikan bahwa 24 PSU dan 2 Pilkada ulang tetap akan menggunakan ABPD, kecuali memang daerah tidak mampu meski sudah melakukan efisiensi sehingga perlu dibantu APBN. 

"Poin pentingnya bahwa untuk pemungutan suara ulang kan ada 24 daerah, yang dua lagi ada pilkada ulang, yaitu Bangka kabupaten dengan Kota Pangkal Pinang. Kalau itu sedang kita hitung biayanya. Masih ada waktu karena bulan Agustus kan pilkada ulangnya," ujarnya. 

"Tapi prinsipnya, kita akan tetap menggunakan dana APBD dulu. Kita akan melakukan efisiensi, realokasi. Nah, kemudian kalau sudah nyerah ya baru provinsi dukung, nyerah juga ya baru APBN," tambahnya.

Tito mengungkapkan sejauh ini sudah ada 15 daerah yang sudah siap melaksanakan PSU. Dua daerah, yakni Bangka Belitung dan Papua Pegunungan sudah diajukan Ke Sekretariat Negara untuk diterbitkan surat keputusan presiden untuk gubernur.

"Yang 13-nya lagi segera akan kita terbitkan SK Mendagri," kata Tito.[]

Editor: Lia Dali