Kemendagri Ungkap Banyaknya Jumlah Potensi Sengketa Pilkada 2024

PINTOE.CO - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan potensi sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang cukup signifikan. 

Menurutnya, ada 86 sengketa untuk pemilihan bupati dan 29 untuk pemilihan wali kota. Namun, sejauh ini belum ada laporan sengketa di tingkat gubernur.

“Ini potensi gugatan. Untuk bupati ada 86 sengketa, wali kota 29, dan untuk gubernur belum ada catatan,” ujar Bima dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.

Bima juga menyoroti hasil Pilkada di daerah dengan calon tunggal. Dari 37 daerah yang memiliki pasangan calon tunggal, dua wilayah, yakni Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka, dimenangkan oleh kotak kosong.

Pilkada Ulang di Daerah Kotak Kosong
Pemerintah memastikan Pilkada ulang di wilayah yang dimenangkan kotak kosong akan digelar pada 27 Agustus 2025. "Kita pastikan aspek teknis, termasuk pendanaannya," kata Bima.

Terkait pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara lanjutan (PSL), dan pemungutan suara susulan (PSS), Bima menyebut prosesnya berlangsung baik di sejumlah daerah. 

Pelaksanaan PSU, PSL, dan PSS ini dilakukan karena berbagai alasan, seperti bencana alam, gangguan keamanan, kesalahan administrasi, hingga rekomendasi Bawaslu.

“Pemungutan suara PSU dan PSS ini sudah terlaksana, dan sejauh ini belum ada laporan yang mengkhawatirkan,” jelasnya.

Sementara itu, KPU RI mencatat sebanyak 496 tempat pemungutan suara (TPS) melaksanakan PSU untuk Pilkada 2024. Dari jumlah tersebut, 149 TPS menggelar PSU, 242 TPS melakukan PSS, dan 102 TPS mengadakan PSL.

KPU juga mencatat 37 pasangan calon tunggal di Pilkada 2024. Sebanyak satu calon bertarung di pemilihan gubernur, 31 di pemilihan bupati, dan lima di pemilihan wali kota, semuanya melawan kotak kosong.[]