Kemendagri Minta Pemda Percepat Pendanaan Pengamanan Pilkada 2024

PINTOE.CO - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) segera mempercepat pemenuhan pendanaan untuk pengamanan Pilkada Serentak 2024 yang melibatkan TNI dan Polri.

Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menekankan pentingnya pendanaan tersebut untuk mendukung kelancaran Pilkada.

“Pilkada Serentak 2024 jatuh pada 27 November. Pendanaan, terutama untuk pengamanan oleh TNI dan Polri, harus segera direalisasikan agar Pilkada berjalan jujur dan adil,” ujarnya.

Maurits mengingatkan Pemda untuk segera menuntaskan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan memberikan kepastian terkait penyaluran dana pengamanan yang masih kurang. 

Ia juga meminta laporan progres penyaluran dana tersebut disampaikan ke Ditjen Bina Keuangan Daerah.

Maurits menjelaskan bahwa dari 514 Pemda, 511 telah menandatangani NPHD dengan TNI, namun baru 474 Pemda yang merealisasikan dana 100 persen, sementara 19 Pemda belum merealisasikan sepenuhnya.

Sedangkan 535 Pemda telah menandatangani NPHD dengan Polri, namun baru 494 Pemda yang merealisasikan dana 100 persen, dan 13 Pemda belum menyelesaikan.

“Pemda harus terus memonitor kendala di daerah agar pencairan NPHD dapat segera dilakukan,” tegas Maurits.

Kemendagri juga telah membentuk tim khusus untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Maurits menambahkan, keberadaan TNI dan Polri sangat penting untuk pengamanan dan mencegah potensi konflik selama Pilkada berlangsung.

“Pengamanan TNI dan Polri adalah bagian penting untuk memastikan Pilkada berjalan aman dan damai,” pungkasnya.[]