Wamendagri Sebut 16 Daerah Butuh Bantuan Dana PSU, Termasuk Kota Sabang
Ada 16 daerah yang mengalami keterbatasan anggaran dan membutuhkan bantuan dari pemerintah provinsi maupun APBN agar PSU dapat terlaksana sesuai jadwal.

Rapat kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR terkait PSU Pilkada 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025) I Foto: KOMPAS.com/Tria Sutrisna
PINTOE.CO - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, mengungkapkan dari total 24 daerah yang dijadwalkan menggelar PSU, hanya 8 daerah yang dinyatakan siap secara pendanaan, sementara 16 daerah lainnya masih membutuhkan bantuan dana dari provinsi maupun APBN.
"Daerah yang sanggup pelaksanaannya atau memiliki dana, yaitu sekitar 8 daerah," ujar Ribka dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Senayan pada Kamis, 27 Februari 2025.
Delapan daerah yang masuk dalam kategori ini, yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Banggai.
Sementara itu, ada 16 daerah yang mengalami keterbatasan anggaran dan membutuhkan bantuan dari pemerintah provinsi maupun APBN agar PSU dapat terlaksana sesuai jadwal.
16 daerah tersebut, yakni Provinsi Papua, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Buru, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Bengkulu Selatan.
Selanjutnya, Kabupaten Serang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kota Banjarbaru, Kota Palopo, dan Kota Sabang.
Ribka mengatakan bahwa untuk menyiapi hal ini, Kemendagri mengusulkan agar pemda dapat memenuhi penganggaran kebutuhan pendanaan PSU dalam APBN 2025 melalui penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja APBD.
Hal itu sesuai Instruksi Presiden Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.[]
Editor: Lia Dali