Presiden Macron: Prancis akan Akui Negara Palestina Juni 2025

PINTOE.CO - Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengungkapkan bahwa negaranya akan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Juni 2025 mendatang.

"Kita harus mengambil jalan pengakuan [negara Palestina]. Jadi, itulah yang akan kita lakukan dalam beberapa bulan mendatang," kata Presiden Macron kepada televisi France 5 dikutip dari The Times of Israel pada Kamis, 10 April 2025.

"Saya tidak akan melakukannya untuk persatuan atau untuk menyenangkan seseorang. Saya akan melakukannya karena saya pikir pada suatu saat nanti itu akan adil," tambah Macron yang baru saja kembali dari perjalanan ke Mesir saat mengunjungi perbatasan Gaza.

Macron mengakui pemerintahannya ingin mengambil bagian dalam dinamika kolektif seraya menambahkan kemungkinan bagi negara yang membela Palestina untuk juga mengakui Israel.

"Dan karena saya juga ingin mengambil bagian dalam dinamika kolektif yang seharusnya juga memungkinkan mereka yang membela Palestina untuk mengakui Israel pada gilirannya, sesuatu yang banyak dari mereka tidak lakukan," kata Macron.

Dia berpendapat bahwa langkah tersebut akan melayani keamanan regional, sebuah klaim yang ditolak oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, yang mengatakan hal itu akan memiliki efek sebaliknya. Sa'ar mengecam gagasan tersebut sebagai "hadiah untuk terorisme."

“‘Pengakuan sepihak’ atas negara Palestina imajiner oleh negara mana pun dalam kenyataan yang kita semua kenal tidak akan menjadi apa-apa selain hadiah untuk terorisme dan penguatan Hamas,” tulis Sa’ar di X. 

“Hal-hal seperti ini tidak hanya tidak akan membawa perdamaian, keamanan, dan stabilitas lebih dekat ke kawasan kita, tetapi sebaliknya: Mereka akan mendorong mereka semakin jauh,” lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, mengatakan bahwa pengakuan Prancis atas negara Palestina akan menjadi solusi dua negara.

"Pengakuan Prancis akan menjadi langkah ke arah yang benar sejalan dengan perlindungan hak-hak rakyat Palestina dan solusi dua negara," ujarnya kepada AFP.

Prancis telah lama memperjuangkan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, termasuk setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. 

Namun, pengakuan resmi oleh Prancis atas negara Palestina akan menandai perubahan kebijakan besar dan berisiko memicu kemarahan Israel yang bersikeras bahwa langkah-langkah seperti itu terlalu dini dilakukan oleh negara asing.

Israel berpendapat bahwa pengakuan sepihak atas negara Palestina sekarang akan dipandang sebagai hadiah atas serangan Hamas pada 7 Oktober. 

Kampanye militer Israel untuk membersihkan Jalur Gaza dari Hamas telah memicu simpati di seluruh dunia bagi warga Palestina dan menggalang dukungan untuk mengakui negara Palestina di beberapa ibu kota.

Meskipun 150 negara telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Namun, sebagian besar negara Barat belum mengakuinya, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Jepang. 

Di sisi lain, sejumlah negara tidak mengakui Israel diantaranya Arab Saudi, Iran, Irak, Suriah, dan Yaman.[]

Editor: Lia Dali