Gencatan Senjata di Gaza, Menlu Sugiono Desak Implementasi Komprehensif

PINTOE.CO - Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono, mengatakan Indonesia mengapresiasi kesepakatan gencatan senjata antara kelompok Hamas dengan Israel pada Rabu, 15 Januari 2025. Kesepakatan ini sesuai dengan yang selama ini terus didorong Indonesia bersama dengan masyarakat Internasional. 

"Langkah penting berikutnya adalah memastikan kesepakatan tersebut dilaksanakan segera dan secara komprehensif untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak," demikian unggahannnya dalam akun resmi media sosial X @Menlu_RI pada Kamis, 16 Januari 2025.

Dia menegaskan bahwa kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina telah memakan korban puluhan ribu nyawa, "Ini bukan statistik semata, setiap angka adalah nyawa manusia."

Oleh karena itu, Sugiono mengharapkan gencatan senjata tersebut menjadi momentum untuk  mendorong terwujudnya perdamaian di Palestina. Namun menurutnya, hal itu bisa terjadi jika Palestina merdeka dan berdaulat.

"Saya tegaskan juga bahwa perdamaian tersebut hanya dimungkinkan jika Palestina telah merdeka dan berdaulat sesuai dengan solusi dua negara yang telah disepakati masyarakat internasional,” ujar Sugiono menambahkan.

Dia juga menegaskan Indonesia siap berkontribusi dalam upaya pemulihan kehidupan bermasyarakat di Gaza, baik melalui bantuan kemanusiaan, dukungan terhadap peran Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) ataupun terhadap upaya rekonstruksi Gaza.

Israel dan Hamas telah menyepakati kesepakatan menghentikan perang di Gaza dan membebaskan sandera Israel dan tahanan Palestina.

Kesepakatan ini akan menjadi terobosan paling dramatis saat kecamuk perang yang sudah berlangsung 15 bulan sejak Oktober 2023, setelah agresi brutal Israel menghancurkan Gaza dan telah menewaskan total 46.707 warga Palestina. 

Kesepakatan ini akan menghentikan perang di Gaza dan dilakukan pertukaran sandera dan tahanan. Gencatan senjata ini diharapkan terjadi dalam tiga tahap. Rincian kesepakatan yang dilaporkan disetujui oleh kedua belah pihak sejauh ini belum diumumkan.

Perdana Menteri (PM) Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, mengatakan kesepakatan ini akan mulai berlaku pada hari Minggu, 19 Januari 2025.[]

Editor: Lia Dali