More Please

berita

Pakar Hukum: Perlu Dikaji Ulang Usul Kemendagri Cabut Qanun KKR Aceh

Amrizal menjelaskan secara normatif Pasal 229 dan Pasal 300 Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) menyatakan bahwa KKR Aceh adalah bagian dari KKR nasional.

berita

Pemerintah Aceh Disarankan Cabut Qanun Nomor17/2013 tentang KKR Aceh

Kemendagri meminta agar fasilitasi rancangan Qanun tidak dilanjutkan pembahasannya.

berita

Polisi Tangkap Lima Pelaku Judi Online di Banda Aceh

Para tersangka dijerat dengan Pasal 18 jo 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 

berita

Ratusan Seniman Aceh Tolak Rancangan Qanun Pemajuan Kebudayaan, Ini Alasannya

SUKAT juga menilai Raqan ini tidak memperhatikan warisan budaya Aceh secara ekologis dan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan wewenang antara lembaga yang bertanggung jawab atas kebudayaan.

berita

Ini 11 Judul Rancangan Qanun Prioritas dalam Prolega 2024

DPR Aceh bersama Pemerintah Aceh telah menyetujui dan menetapkan program legislasi Aceh perioritas 2024 yang telah dituangkan dalam keputusan DPRA di penguhujung masa jabatan periode 2019-2024.

parlemen

Mengapa Qanun KKR Aceh Direvisi, Ini Penjelasannya

"Karena selama ini berada di bawah BRA (Badan Reintegrasi Aceh). Jadi termasuk keperluannya untuk merubah struktur SOTK yang ada dalam kelembagaan KKR Aceh," kata Irawan, dikonfirmasi Pintoe.co

parlemen

Komisi V DPRA Minta RS Tempat Cek Kesehatan Cakada Lakukan Persiapan

Bersadarkan Qanun, tes kesehatan bagi pasangan calon kepala daerah akan dilakukan oleh tim dokter Pemerintah Aceh, dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh.

parlemen

DPRA: Raqan Pertambangan Migas Rampung Tahun Ini

Rancangan qanun itu telah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. Namun kementerian meminta DPRA untuk menyempurnakan kembali.

energi

DPR Sebut Qanun Tambang Migas Solusi Cegah Praktik Ilegal

Qanun tersebut bisa melegalkan pertambangan rakyat di Aceh Timur.

parlemen

Gelar RDPU Raqan Disabilitas, Komisi V: Kita Ingin Mereka Setara 

"Kita tidak mau teman-teman disabilitas selalu dikatakan kaum minoritas. Tetapi ingin memberikan bahwa mereka setara dan sederajat dengan kita," kata Falevi Kirani, Rabu, 31 Juli 2024.

parlemen

Komisi VI DPRA Bahas Qanun Perlindungan Guru dengan GTK Madrasah

"Kami ingin meminta masukan dan bertukar pikiran dengan Kemenag terkait draft Qanun tentang perlindungan guru dan tenaga kependidikan," kata Asmauddin, di kantor pusat Kementerian Agama Jakarta.

parlemen

Raqan Perlindungan Hak Perempuan Perlu Masukan MPU Aceh

Mawardi menjelaskan, Raqan Perlindungan Hak Perempuan tersebut hampir rampung dibahas. Dalam Raqan itu perlu masukan dan saran dari MPU Aceh guna penyempurnaan aturan tersebut.

parlemen

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Aceh Bakal Diatur dalam Qanun

"Pertama sekali, ini untuk menjamin kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas. Kemudian ada kekhususan dan keistimewaan," kata Falevi Kirani di Banda Aceh, Senin 22 Juli 2024.

parlemen

Komisi V DPRA: Qanun Disabilitas Ditargetkan Selesai Agustus 2024

"Mereka (Kemensos) memberikan catatan terhadap qanun ini. Jadi sudah selesai pembahasannya di kita," ujar Falevi Kirani pada Sabtu, 20 Juli 2024.

berita

Polisi Tangkap 19 Pemain Judi Online di Banda Aceh, Dijerat Qanun Jinayat

Awalnya diduga 25 orang yang terlibat, namun setelah diperiksa ada 19 orang yang memenuhi unsur pidananya.

pintoedata

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

energi

INFOGRAFIS: Beda Versi Bagi Hasil Migas Aceh Versi MoU Helsinki Hingga Koreksi Kemendagri atas Rancangan Qanun

Dalam aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2015 (dibuat 10 tahun setelah MoU Helsiki) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo dan , porsi bagi hasil berubah. Berikut detail perubahannya.

berita

Pj Gubernur Aceh Sampaikan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBA 2023

Realiasi pendapatan Aceh 2023 sebesar Rp10,57 triliun atau 101,69% dari anggaran yang ditetapkan Rp10,27 triliun. Sedangkan realisasi belanjanya Rp11,62 triliun atau 97,71% dari yang ditetapkan sebesar Rp11,62 triliun.

energi

Rancangan Qanun Pertambangan Migas Aceh: Kemendagri Koreksi Pasal Kewenangan Aceh

Berdasarkan penelusuran Pintoe.co, beberapa pasal dalam rancangan qanun tersebut dikoreksi, salah satunya adalah Pasal 7 yang dianggap sangat penting bagi Aceh.

energi

Kemendagri: Hasil Fasilitasi Qanun Migas Sudah Diserahkan ke Aceh

"Tugas Kemendagri sudah selesai. Sudah kita teruskan ke Pemerintah Aceh untuk penyesuaian," kata Ivo saat dihubungi Pintoe.co baru-baru ini.

energi

Rancangan Qanun Migas Aceh: BUMG Bisa Mengelola Tambang Minyak, Kepala BPMA Ditentukan DPRA

Salah satu ketentuan penting dalam rancangan qanun ini adalah pasal yang memungkinkan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan koperasi untuk mengelola tambang minyak, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam sektor energi.

pintoedata

PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh

pintoedata

Rancangan Qanun Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Aceh

berita

Kebakaran Sumur Minyak Alue Canang, Kepala Dinas ESDM Aceh: Qanun Tambang Rakyat Cegah Praktik Ilegal tapi Belum Disahkan Pusat

Mahdi menambahkan, butuh keterliban semua pihak untuk mengatasi pertambangan ilegal.

berita

Bahas Kekerasan Seksual Terhadap Anak, LBH Banda Aceh Temui Ketua TP-PKK Aceh

Mellani mengaku berkomitmen dengan cara mengajak instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan ini, tidak hanya dalam upaya penanganan saja, namun juga perlunya tindakan nyata untuk memberi kesadaran semua pihak. []