Disabilitas dalam Visi Calon Gubernur: Solusi Konkret atau Janji Kosong?

PINTOE.CO - Setiap menjelang pemilihan kepala daerah, isu disabilitas kerap menjadi perhatian publik. para calon gubernur dan wakil gubernur biasanya menyisipkan janji-janji dalam visi dan misi mereka untuk memperbaiki nasib penyandang disabilitas, mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga aksesibilitas fasilitas umum. 

Namun, seberapa nyata janji-janji tersebut diwujudkan setelah pesta demokrasi usai?

Seorang guru penyandang disabilitas tuna sensorik, Syifa Urrachmah, menyatakan keprihatinannya terhadap pola yang berulang. Dia menilai isu disabilitas sering dijadikan alat kampanye tanpa realisasi yang jelas. 

"Setiap Pilkada, disabilitas dijanjikan dirangkul, diberi pekerjaan, akses pendidikan, dan pelayanan lainnya. Tapi faktanya, setelah terpilih, semua itu hilang. Bahkan, dalam visi misi calon pun tidak spesifik membahas disabilitas," ujar Syifa saat diskusi yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh pada 16 November 2024 lalu.

Guru SMA 12 Banda Aceh ini menekankan bahwa janji-janji itu hanya menjadi pemanis kampanye tanpa dampak nyata. Menurutnya, perubahan yang dijanjikan kepada komunitas disabilitas selama ini hanya sebatas wacana.

Sementara itu Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Aceh, M. Nur, juga menyampaikan keluhan serupa. 
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah belum menjadikan isu disabilitas sebagai prioritas. 

"Kami masih dianggap sebagai orang sakit. Bahkan, qanun yang direncanakan pada masa Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf periode  2012-2017 gagal disahkan. Yang ada hanya Peraturan Gubernur (Pergub) yang memberikan peluang kerja bagi disabilitas, tapi itu tidak maksimal hanya ada beberapa orang diantara kami jadi tenaga kontrak," jelasnya.

M. Nur menyebutkan bahwa perjuangan untuk mendapatkan perhatian pemerintah kerap dilakukan, bahkan melalui jalur politik dengan ikut serta dalam pemilihan legislatif. Namun, di Aceh belum ada yang berhasil duduk di kursi legislative.

Di tengah kekecewaan tersebut, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur 2024 menawarkan solusi baru. Pasangan nomor urut 1, Bustami Hamzah-M. Fadhil Rahmi, menyatakan komitmen mereka untuk mewujudkan pendidikan inklusi dan merancang qanun khusus yang mendukung hak-hak disabilitas di Aceh.

M. Fadhil Rahmi mengatakan sadar bahwa ada stigma dan diskriminasi yang masih dialami penyandang disabilitas. 

"Kondisi ini menghambat mereka untuk hidup dengan nyaman dan meraih hak-hak dasarnya, termasuk pendidikan yang layak," ujarnya. 

Pria yang akrab disapa Syech Fadhil ini menegaskan pentingnya pendidikan inklusi untuk membuka akses yang lebih luas bagi anak-anak disabilitas dan keluarganya.

Sementara itu, pasangan nomor urut 2, Muzakir Manaf-Fadhlullah, juga menjanjikan perubahan. Namun, detail program mereka belum terungkap secara jelas dalam dokumen visi dan misi yang tersedia.

Faktanya, hingga kini, berbagai organisasi dan komunitas disabilitas di Aceh terus berjuang menyuarakan hak-hak mereka. Sayangnya, regulasi yang seharusnya melindungi dan memberdayakan penyandang disabilitas masih jauh dari harapan.

"Sektor kesehatan dan pendidikan saja belum berpihak kepada kami. Semua ini masih sebatas mimpi," ujar M. Nur dengan nada penuh keprihatinan.[]