Cagub Aceh 2024 Janji Sejahterakan Penyandang Disabilitas: Kami Tagih Janji Bukan Jadi Objek Saja

PINTOE.CO - Calon gubernur dan wakil gubernur Aceh nomor urut 1, Bustami Hamzah-Fadhil Rahmi, berjanji mengalokasikan anggaran khusus bagi penyandang disabilitas jika terpilih pada Pilkada Aceh 2024.

"Kami akan menyediakan dana untuk mendukung penyandang disabilitas yang ingin mengembangkan diri, membuka usaha, atau menjalankan UMKM," kata Bustami Hamzah usai acara silaturahmi dengan relawan di Banda Aceh, Minggu, 10 November 2024.

Menurutnya, perhatian penyandang disabilitas di Aceh penting untuk meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri mereka. 

"Penyandang disabilitas harus diberdayakan agar bisa berkarya untuk masyarakat," tambahnya.

Bustami juga merencanakan program bantuan dengan suku bunga rendah, seperti hibah dan Kredit Usaha.

"Selama ini bunga Kredit Usaha cukup menjadi beban, sehingga kami akan mencari solusi agar lebih terjangkau," ujarnya.

Selain itu, Bustami berjanji mendirikan Balai Latihan Kerja khusus untuk penyandang disabilitas. 

"Balai ini akan berbeda dengan yang dimiliki pemerintah pusat, karena akan fokus pada kebutuhan mereka," jelasnya.

Sementara pasangan calon nomor urut 2, Muzakir Manaf (Mualem)-Fadhlullah (Dek Fadh), juga memiliki program serupa. 

Mereka berjanji meningkatkan anggaran untuk pendidikan inklusif, pelatihan keterampilan, dan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas.

"Jika terpilih, kami akan membuka akses pendidikan setinggi mungkin dan memberikan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas," kata Dek Fadh saat bertemu dengan relawan Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh.

Sementara itu Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Aceh, Hamdanil, menyambut baik perhatian dari para calon. Namun, ia berharap janji tersebut tidak hanya menjadi pernyataan politik ke publik. 

"Kami sering mendengar janji, tetapi realisasinya minim. Anggaran untuk sekolah khusus disabilitas, fasilitas masih minim, belum lagi soal tenaga kerja, sampai saat ini masih sebatas janji," katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Aceh, M. Nur. Ia meminta pemerintah mendatang melibatkan penyandang disabilitas dalam pembuatan kebijakan, agar semua janji politik dapat tertuang dalam program kerja gubernur terpilih terlaksana. 

"Kami bakal tagih janji, ingin dilibatkan, bukan hanya jadi objek. Kami tahu apa yang benar-benar kami butuhkan," tegasnya.

Faktanya, hingga kini, berbagai organisasi dan komunitas disabilitas di Aceh terus berjuang untuk menyuarakan hak-hak mereka. Sayangnya, regulasi yang seharusnya melindungi dan memberdayakan penyandang disabilitas masih jauh dari harapan.

Pada tahun 2023, pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp 36,59 miliar untuk rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di panti. 

Namun, jumlah ini tidak termasuk untuk kebutuhan sektor pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses layanan kesehatan.[]