Pilkada Aceh Masuk Kategori Rawan, Anggota DPR RI Tiyong Minta Polri Tambah Pasukan

PINTOE.CO - Anggota DPR RI dari Aceh, Samsul Bahri atau yang akrab disapa Tiyong, menanggapi soal pemetaan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang memasukkan Aceh sebagai salah satu daerah rawan konflik dalam Pilkada Serentak 2024. 

Ia sependapat dengan hasil tersebut, terlebih melihat berbagai peristiwa teror dan intimidasi yang terjadi selama tiga bulan terakhir.

Tiyong mengatakan, sejumlah peristiwa yang dianggapnya sebagai sinyal potensi konflik, mulai dari teror bom di rumah calon gubernur Aceh nomor urut 1, Bustami Hamzah, pada 2 September 2024. 

“Berbagai peristiwa teror dan ancaman ini bisa saja terulang kembali ke depan,” kata Tiyong, pada Sabtu, 16 November 2024.

Selanjutnya, ada intimidasi dan perusakan rumah tim pemenangan Rumah Kita Bersama (RKB) di Aceh Tamiang pada 19 Oktober 2024, diikuti perusakan kebun cabai milik relawan Bustami di Makmur, Bireuen, pada hari yang sama. 

Pada 2 November, posko tim pemenangan di Pidie Jaya menjadi sasaran penembakan, disusul ancaman pembunuhan terhadap Sekretaris RKB Aceh Tamiang pada 10 November. Terakhir, pada 14 November, terjadi penembakan mobil tim sukses di Kabupaten Pidie.

Menurut Tiyong, Pilkada Aceh kali ini berbeda dengan pilkada sebelumnya karena hanya diikuti dua pasangan calon gubernur. Kondisi ini meningkatkan potensi gesekan, terlebih di kedua kubu terdapat eks-kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 

Ia khawatir situasi ini dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mengganggu perdamaian Aceh yang sudah lama terwujud.

Untuk mencegah eskalasi konflik, Tiyong meminta Kapolri menambah pasukan di Aceh. Penambahan ini, menurutnya, tidak hanya untuk mengamankan tempat pemungutan suara tetapi juga menjaga lingkungan masyarakat.

“Karena itu saya berharap Kapolri bisa menambah pasukan ke Aceh, bersinergi dengan TNI,” imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa Pilkada seharusnya menjadi pesta demokrasi, bukan ajang intimidasi. 

Tiyong berharap pengamanan difokuskan pada daerah-daerah rawan seperti Aceh Besar, Bireuen, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, dan Aceh Barat Daya.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian, mengatakan ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai salah satu sumber konflik Pilkada. 

Ia mengatakan bahwa ada calon kepala daerah yang menempatkan orang-orang mereka di KPUD untuk memengaruhi proses pemilu. 

“Mohon maaf, hampir 50-60 persen persoalannya, awalnya dari KPU, bukan KPU pusat ya, KPUD. Karena masang anggota KPU komisioner,” kata Tito. 

Hal serupa juga terjadi pada pemilihan anggota Bawaslu daerah. Tito menilai ketidaknetralan penyelenggara menjadi pemicu utama konflik, sehingga ia meminta aparat penegak hukum bersikap tegas dalam menjaga netralitas.

Tito juga mengimbau agar potensi konflik di setiap daerah dipetakan secara menyeluruh demi memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan aman dan damai.[]