Riset IPC: DPR Periode 2019-2024 Gagal Jalankan Fungsi Pengawasan

PINTOE.CO - Riset Indonesian Parliamentary Center (IPC) mencatat sebagian besar rekomendasi pengawasan DPR periode 2019-2024 terhadap pemerintah tidak ditindaklanjuti. Tren ini menunjukkan DPR telah gagal menjalankan fungsi pengawasannya. Hal itu disampaikan peneliti IPC, Arif Adiputro, saat memaparkan hasil riset lembaganya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 30 September 2024. 

Berdasarkan data yang dihimpun IPC, pemerintah hanya menindaklanjuti 37 persen rekomendasi dari DPR, sedangkan 63 rekomendasi diabaikan oleh pemerintah.

"Rendahnya rekomendasi yang dikerjakan menjadikan DPR hanya sebagai tempat rapat formalitas saja," ujar Arif seperti dikutip dari Tempo.co.

Arif mengatakan leluasanya pemerintah periode 2019-2024 mengabaikan rekomendasi DPR merupakan dampak dari hilangnya peran oposisi. Abainya pemerintah terhadap rekomendasi DPR juga menjadikan lembaga tersebut gagal menjalankan fungsi pengawasannya.

"DPR ini tidak dianggap sebagai lembaga pengawas yang diatur dalam konstitusi," kata Arif.

Arif menjelaskan tren tersebut bisa berdampak serius bagi keberlangsungan demokrasi dan kontrol terhadap pemerintah. Dia mewanti-wanti jika tren ini terus berlanjut pada periode mendatang, bukan tidak mungkin lembaga eksekutif akan memainkan peran yang sangat dominan dalam pengelolaan negara.

Di saat bersamaan, kata Arif, DPR periode 2019-2024 juga gagal menyerap keresahan dan aspirasi publik. Ada banyak isu penting dan mendesak, tetapi DPR tidak menjalankan fungsi pengawasannya. Hal itu terekam dari minimnya penggunaan hak angket selama lima tahun terakhir.

"Hanya ada satu Panitia Khusus hak angket yang dibentuk, yakni hak angket terhadap penyelenggaraan ibadah haji, sedangkan isu lain seperti tragedi Kanjuruhan, kelangkaan minyak goreng, dugaan kecurangan pemilu, judi online dan sebagainya tidak dilirik sama sekali," jelasnya.

Sementara itu, Analis Politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, menyebutkan lemahnya fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah sudah berulang kali terjadi. Menurutnya, hal tersebut merupakan masalah struktural akibat sistem pemilu yang tidak mapan.

"Sejak 1999 hingga 2019, selalu ada perubahan regulasi bagaimana pemilu diatur. Jadi, pemilu kita gagal memperkuat akuntabilitas vertikal wakil rakyat," tuturnya.

Selain itu, Susanto mengatakan gagalnya DPR menjalankan peran pengawasan juga berhulu dari buruknya demokratisasi di internal parpol. 

"Faktanya, dan sampai saat ini saya rasa tidak ada partai yang mengklaim secara internal mereka demokratis," ujar Susanto.

Faktor tersebut, lanjut Susanto, tergambar dari buruknya kinerja DPR periode 2019-2024, baik di sektor legislasi maupun pengawasan. Susanto juga pesimis DPR periode 2024-2029 bisa berbenah. Menurutnya, akan sulit bagi DPR periode berikutnya untuk bisa kritis karena telah tergabung dalam koalisi besar Prabowo-Gibran. 

"Dengan koalisi besar, kecenderungannya akan mengulangi apa yang kita saksikan pada DPR periode ini," ujarnya.[]