Cek Fakta: Benarkah Presiden Prabowo Akan Blokir TikTok Shop?

PINTOE.CO - Sebuah unggahan video di TikTok menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto dengan narasi bahwa ia akan memblokir kembali platform belanja TikTok Shop. 

Narasi dalam video tersebut menyebutkan TikTok Shop dianggap "membunuh" UMKM di Indonesia.

Narasi dalam video itu berbunyi:

"TIKTOK SHOP AKAN DI BLOKIR KEMBALI
PRABOWO TURUN TANGAN
tiktok shop sesungguhnya membunuh UMKM di Indonesia".

Namun, apakah benar Presiden Prabowo akan memblokir TikTok Shop?

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait pemblokiran TikTok Shop.

TikTok Shop sendiri adalah fitur social e-commerce yang memungkinkan pengguna mempromosikan dan menjual produk melalui platform TikTok. Namun, sejak integrasi sistem dilakukan, fitur tersebut telah beralih menjadi Shop Tokopedia.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Isy Karim, menjelaskan bahwa integrasi ini dilakukan oleh PT Tokopedia dan kini sepenuhnya dikelola oleh mereka. Proses ini menghasilkan aplikasi Shop Tokopedia, yang telah memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"Aplikasi Shop Tokopedia menggantikan TikTok Shop. Semua pengelolaan, termasuk pembayaran, data pengguna, dan merchant, kini berada di bawah PT Tokopedia," ujar Isy, seperti dilansir dari ANTARA.

Presiden Tokopedia, Melissa Siska Juminto, juga menyampaikan bahwa transisi TikTok Shop ke Shop Tokopedia telah berjalan sesuai aturan, dengan dukungan dari Kementerian Perdagangan serta Kementerian Koperasi dan UKM.

"Sejak 27 Maret 2023, Tokopedia dan Shop Tokopedia telah memenuhi seluruh ketentuan sesuai masa uji coba yang ditetapkan," kata Melissa.

Melissa menegaskan bahwa Tokopedia dan Shop Tokopedia kini mematuhi aturan dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

Narasi tentang Presiden Prabowo akan memblokir TikTok Shop tidak memiliki dasar. 

Proses transisi TikTok Shop menjadi Shop Tokopedia telah diselesaikan sesuai aturan pemerintah, dan tidak ada pernyataan resmi terkait pemblokiran platform tersebut.[]

Editor: Zulkarnaini