Bahlil akan Bentuk Tim Pastikan Spesifikasi BBM Imbas Isu Oplosan

PINTOE.CO - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan akan membentuk tim untuk memastikan spesifikasi Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai ketentuan.

“Kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM pada Rabu, 26 Februari 2025, dikutip dari Antara.

Tim ini dibentuk untuk merespons keresahan masyarakat terkait kualitas BBM, seiring dugaan kasus korupsi yang menyebabkan empat petinggi subholding PT Pertamina (Persero) ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kejagung menyatakan bahwa dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga melakukan pembelian untuk Ron 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah, kemudian RON 90 itu dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi Ron 92.

Terkait dengan pembelian RON 90 dan RON 92, Bahlil menyampaikan pihaknya tengah melakukan perbaikan penataan terhadap izin-izin impor BBM.

Saat ini, Kementerian ESDM membenahinya dengan memberi izin impor BBM untuk 6 bulan, bukan satu tahun sekaligus.

“Makanya sekarang, izin-izin impor kami terhadap BBM tidak satu tahun sekaligus. Kami buat per enam bulan, supaya ada evaluasi per tiga bulan,” ujarnya.

Selain itu, produksi minyak yang tadinya diekspor, kata Bahlil, tidak akan lagi diizinkan untuk mengekspor agar minyak mentah yang diproduksi diolah di dalam negeri.

“Nanti yang bagus, kami suruh blending. Nanti yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kami minta harus diolah di dalam negeri,” ucap Bahlil.

Atas keresahan masyarakat terkait isu BBM oplosan, PT Pertamina (Persero) telah membantahnya dan menegaskan bahwa produk Pertamax yang sampai ke masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

“Kami pastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat itu sesuai dengan speknya masing-masing,” ucap Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, juga menegaskan kualitas Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yakni RON 92.

“Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujar Heppy dalam keterangan resmi kepada media pada Rabu, 26 Februari 2025.

Heppy mengatakan treatment yang dilakukan di terminal utama BBM adalah proses injeksi warna (dyes) sebagai pembeda produk agar mudah dikenali masyarakat. Selain itu, juga ada injeksi additive yang berfungsi untuk meningkatkan performance produk Pertamax.

"Jadi, bukan pengoplosan atau mengubah RON. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax," jelas Heppy.

Heppy memastikan Pertamina Patra Niaga melakukan prosedur dan pengawasan yang ketat dalam melaksanakan kegiatan Quality Control (QC). Distribusi BBM Pertamina juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Sebelumnya, Kejagung telah meringkus tujuh orang terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun.

Para tersangka adalah empat pegawai Pertamina, yakni Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, dan AP selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International.

Sementara itu, tiga pihak swasta adalah MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.[]

Editor: Lia Dali