Luhut Sebut Mulai 2027 Skema BBM Subsidi Diganti Bantuan Langsung Tunai

PINTOE.CO - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menuturkan pemerintah akan mengganti skema subsidi Bahan Makar Minyak (BBM) dari subsidi berbasis komoditas menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) mulai 2027 mendatang. 

"Kami menyampaikan kepada presiden bahwa dalam dua tahun ke depan kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar," ujarnya saat acara the Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 pada Kamis, 20 Februari 2025.

"Subsidi akan diberikan langsung kepada orang yang berhak, bukan kepada barang. Dengan begitu, kita bisa menghemat miliaran dolar AS," sambungnya. 

Luhut menyebut dengan peralihan skema tersebut diharapkan penyaluran BBM akan semakin tepat sasaran sehingga negara bisa berhemat dari kebocoran penyaluran pertalite dan solar serta menekan impor komoditas tersebut.

Luhut menyampaikan pemerintah akan mengawasi penyaluran BBM melalui teknologi atau kecerdasan buatan (AI). Langkah ini untuk membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kendaraan mana saja yang berhak memakai jenis bahan bakar tertentu, seperti pertalite atau solar.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bertekad dalam waktu lima tahun ke depan, pemerintah tidak lagi mengimpor BBM. Hal ini sebagai komitmen pemerintah menuju swasembada energi. Menurutnya Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan energi nasional secara mandiri.

"Kita harus swasembada energi 100 persen. Saya punya keyakinan dalam lima tahun, kita tidak impor BBM lagi," kata Prabowo usai meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, Senin, 20 Januari 2025.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sumber utama impor BBM Indonesia ialah Singapura dengan porsi 56,58 persen, Malaysia 26,75 persen, India 6,28 persen, dan negara lainnya seperti Tiongkok, Oman, dan Korea.

Kepala Negara menyebut dengan melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang mencapai 3.687 gigawatt (GW) per Juni 2024, Indonesia diyakini mampu tidak bergantung lagi pada impor BBM dari negara lain.[]

Editor: Lia Dali