Pemerintah Targetkan PLTN Pertama Indonesia Beroperasi pada 2032
Selain menjadi bagian dari transisi energi, pengembangan energi nuklir diperlukan Indonesia untuk menurunkan biaya listrik yang selama ini diproduksi dengan mengandalkan energi fosil.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan PLTN pertama Indonesia mulai beroperasi pada 2032 I Foto: Antara
PINTOE.CO - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama Indonesia mulai beroperasi pada 2032.
Bahlil mengatakan dalam mendorong pengembangan PLTN, saat ini telah disusun draft Peraturan Presiden (Perpres) terkait Komite Pelaksanaan Program Energi Nuklir (KP2N).
Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi dan mulai mengeksekusi pengembangan PLTN guna mendukung transisi energi menuju emisi nol atau Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
"Menyangkut nuklir, saya pikir ini salah satu terobosan yang harus kita lakukan, dan di DEN (Dewan Energi Nasional) sendiri sudah membicarakan hal ini. Kita targetkan di 2032 nuklir ini sudah jalan," ujar Bahlil dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR, Senin, 2 Desember 2024.
Untuk tahap awal, pengoperasian PLTN akan dilakukan dalam skala kecil dengan kapasitas berkisar 250-500 megawatt (MW) kemudian akan terus dilakukan pengembangan hingga menjadi skala besar.
"Dalam tahap awal tidak dalam skala besar, mungkin 250-500 MW, tapi ke depan kita akan buat pada skala yang lebih bagus," kata Bahlil.
Selain menjadi bagian dari transisi energi, lanjut Bahlil, pengembangan energi nuklir diperlukan Indonesia untuk menurunkan biaya listrik yang selama ini diproduksi dengan mengandalkan energi fosil.
PLTN sendiri memang memiliki masa usia operasi yang lebih lama ketimbang PLTU. Selain itu, nuklir tidak terpengaruh fluktuasi harga komoditas global seperti batu bara. Dengan kelebihan itu serta pengembangan teknologi di masa depan maka harga listrik yang diproduksi PLTN akan bisa bersaing.
"Ini salah satu cara untuk menurunkan nilai cost listrik dan sekaligus menuju energi baru terbarukan," ujarnya.
Bahlil menambahkan dalam pengembangan energi nuklir, DEN saat ini berwenang dalam pembentukan organisasi pelaksanaan program energi nuklir dan penyusunan formulasi kebijakan terkait nuklir.
Dia mengatakan pada 2025 DEN akan mulai fokus membahas aturan terkait pengembangan energi nuklir demi bisa mengejar tercapainya target Indonesia memiliki PLTN pada 2032 mendatang.
"Karena 2032, dalam program itu kami berpikir, bukan baru memulai, tapi kalau bisa sudah ada yang sudah jalan (PLTN), itu jauh lebih baik," ucap Bahlil.[]
Editor: Lia Dali
