Menkomdigi Meutya Tantang Kepala Daerah Jadi Pionir Transformasi Digital
Meutya mengingatkan kepala daerah harus memahami berbagai regulasi yang menjadi fondasi digitalisasi nasional.
Menkomdigi Meutya Hafid I Foto: Dok. Komdigi
PINTOE.CO - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menantang seluruh kepala daerah untuk tidak sekadar menjadi pengikut arus, tetapi pionir dalam transformasi digital di wilayah masing-masing.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Meutya menegaskan pentingnya layanan publik berbasis elektronik sehingga digitalisasi bukan hanya sekedar tren, tetapi menjadi kebutuhan demi mempercepat layanan publik yang lebih efisien dan transparan.
"Artinya, kepala daerah harus siap memimpin perubahan, bukan sekadar menunggu arahan dari pusat," ujar Menkomdigi dalam keterangan resmi dikutip Rabu, 26 Februari 2025.
Dia juga mengingatkan bahwa tanpa koordinasi erat antara pusat dan daerah, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) maka digitalisasi akan berjalan pincang.
Oleh karena itu, Meutya membuka ruang bagi kepala daerah untuk menyampaikan tantangan serta masukan demi menciptakan kebijakan yang lebih relevan.
"Jangan ragu untuk mengkritisi, memberi masukan, dan berdiskusi. Kita ingin transformasi digital ini benar-benar berdampak," tegasnya.
Transformasi digital, kata Meutya, adalah jalan menuju kedaulatan bangsa dengan target pertumbuhan ekonomi rata-rata 8 persen per tahun. Namun, hal itu hanya mungkin terjadi jika kepala daerah berani menerapkan kebijakan yang berpihak pada digitalisasi dan inovasi.
"Kita tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi harus berdaulat dalam menciptakan dan mengendalikan ekosistem digital kita sendiri," ujarnya.
Dia menegaskan bahwa prinsip utama yang harus dipegang adalah inklusivitas, pemberdayaan, kepercayaan, dan kedaulatan digital.
"Transformasi digital bukan hanya tugas pemerintah pusat. Kepala daerah harus memastikan digitalisasi membawa manfaat nyata bagi rakyat. Jadi, siapkah Anda memimpin perubahan?" tantang Meutya di hadapan peserta retreat.
Agar transformasi digital tidak sekadar slogan, Meutya mengingatkan kepala daerah harus memahami berbagai regulasi yang menjadi fondasi digitalisasi nasional.
Adapun regulasi antara lain, PP No. 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran , UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Permenkominfo No. 9/2023 tentang Artificial Intelligence, Keppres No. 21/2024 tentang Pengendalian Judi Online, dan UU No. 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[]
Editor: Lia Dali
