Tarik Investor, Pemerintah Aceh Perlu Siapkan Infrastruktur Bisnis
Pemerintah daerah dan DPRA Aceh sebaiknya fokus pada pengembangan infrastruktur bisnis. Insentif pemerintah bisa diarahkan ke sana
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh, Safuadi.
PINTOE.CO - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh meminta pemerintah daerah agar menyediakan infrastruktur penunjang aktivitas bisnis dan menarik investasi.
"Pemerintah daerah dan DPRA Aceh sebaiknya fokus pada pengembangan infrastruktur bisnis. Insentif pemerintah bisa diarahkan ke sana," kata Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh, Safuadi, dalam siaran pers.
Menurutnya, fasilitas penunjang di Aceh saat ini belum memadai, sehingga aktivitas bisnis sulit berkembang. Pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan dan bandara, tidak mungkin dibebankan kepada pengusaha.
Sebagai contoh, Pelabuhan Malahayati di Aceh Besar hanya memiliki kedalaman 6-8 meter, sehingga hanya mampu menerima kapal dengan muatan 30 ribu ton. Sementara itu, kapal kargo modern rata-rata berkapasitas di atas 50 ribu ton.
"Pelabuhan itu seharusnya memiliki kedalaman 14 meter agar kapal besar bisa bersandar. Kalau kapal besar tidak bisa merapat, tentu bisnis juga tidak ada," jelas Safuadi.
Ia juga menyoroti kondisi bandara di Aceh. Bandara Syekh Hamzah Fansyuri hanya memiliki landasan sepanjang 1.400 meter. Landasan ini perlu diperpanjang hingga 2.500 meter agar komoditas lokal bisa langsung diterbangkan ke negara tujuan.
Hal serupa berlaku untuk Bandara Lasikin di Simeulue, yang memiliki landasan 1.710 meter. Perluasan hingga 2.500 meter dibutuhkan agar pesawat kargo bisa mendarat dan mengangkut hasil laut, seperti lobster, langsung ke pasar internasional seperti Jepang dan Uni Emirat Arab.
Safuadi menambahkan, pemanfaatan bandara di Aceh sebaiknya tidak hanya untuk penumpang, tetapi juga mendukung pergerakan barang. Ia menilai pertumbuhan ekonomi tergantung pada pergerakan barang, uang, dokumen, orang, dan pasar.
"Kalau lima elemen ini berjalan, ekonomi bisa tumbuh," katanya.
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah untuk menyediakan infrastruktur bisnis tanpa membebankan investor. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pengusaha dinilai penting agar Aceh bisa bangkit.
"Ketiga elemen ini harus bekerja sama. Kalau tidak terhubung, Aceh sulit berkembang," tegasnya.[]
