Pelaku Industri Media Dorong Pemerintah Atur Regulasi AI, Ini Alasanya

PINTOE.CO - Para pelaku industri media massa mendesak pemerintah untuk segera membuat regulasi yang mengatur perusahaan penyedia layanan teknologi kecerdasan buatan (AI). 

Alasannya perusahaan AI saat ini masih bebas mengambil keuntungan dari media massa tanpa memberikan kontribusi yang jelas, seperti mengeruk data dan informasi dari pemberitaan untuk keperluan database mereka.

Chief Content Officer Kapanlagi Youniverse, Wenseslaus Manggut, menyatakan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas terkait perusahaan AI. 

Ia membandingkan dengan Eropa yang sudah lebih maju dengan regulasi AI Act yang mengatur perusahaan AI dari hulu hingga ke etika dalam menyusun algoritma. 

“Di Eropa sudah ada AI Act, sementara di Indonesia regulasi seperti itu belum ada. Bahkan publisher right juga belum jelas,” ujarnya dalam sebuah diskusi pada Rabu, 11 Desember 2024.

Wens juga menyinggung langkah Dewan Pers yang berencana menerbitkan panduan penggunaan AI di newsroom. 

Namun, ia menilai panduan tersebut belum bersifat mengikat dan hanya mengatur penggunaan AI dalam kerja-kerja jurnalistik. 

“Panduan itu masih belum regulasi, hanya mengatur do’s and don’ts,” katanya.

Di sisi lain, CEO KG Media, Andy Budiman, menyebutkan bahwa perusahaan AI saat ini masih berlomba-lomba untuk menghasilkan model AI terbaik, termasuk untuk pekerjaan jurnalistik. 

Untuk itu, perusahaan AI membutuhkan data dan konten dari media massa untuk melatih model AI mereka.

Andy juga mengungkapkan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki landasan hukum yang cukup untuk mengatur perusahaan AI melalui Perpres Nomor 32 Tahun 2004 tentang layanan platform digital. Namun, tantangan terbesar adalah implementasi peraturan tersebut. 

“Secara teori, kita sudah punya publisher right yang bisa meng-cover urusan AI. Tapi tantangannya adalah bagaimana meng-enforce regulasi ini,” kata Andy.[]