Peta Pilkada Aceh 2024: Sharing Power

Sepuluh tahunan kepemimpinan Presiden Joko Widodo belum ada pembangunan industri baik secara hulu atau secara hilir di Aceh. Yang ada hanya pembubaran pabrik Kertas Kraft Aceh (PT. Kertas Kraft Aceh) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2023.  Berbalik 360 derajat pada masa era kejayaan Golkar di Aceh, sektor industri tumbuh pesat. Seiring  penemuan gas di Aceh pada 1970-an, tumbuh pula pabrik petro kimia yakni PT. Pupuk Iskandar Muda PT. ASEAN Aceh Fertilizer dan PT. Kertas Kraft Aceh, PT. Arun LNG, dan PT. Exxon Mobil.  Di masa Gubernur Aceh Ibrahim Hassan 1986 s/d 1993 di bawah kepemimpinan Golkar, industri terus berjalan dengan baik bahkan menambah nilai PDB nasional kala itu.

Masa Presiden Joko Widodo, sharing power itu tidak berlaku di Aceh. Pembangunan banyak dikerjakan di luar wilayah Aceh, bahkan tidak ada peninggalan industri untuk kemajuan Aceh masa kepemimpinan beliau. Berbeda dengan sharing power yang dilaksanakan pada masa kejayaan Golkar di Aceh, ada banyak industri yang berjalan di Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe yang dikategorikan sebagai daerah petro dolar kala itu.

Yang menjadi pertanyaan utama adalah bagaimana dengan pemetaaan pilkada Aceh 2024, bagaimana konseptual sustainable development 2024 s/d 2029 ke depan di Aceh karena pada tahun 2027 dana otonomi khusus Aceh akan habis? Bagaimana sharing power kekuatan di Aceh pasca pilkada Aceh 2024 ini, apakah ada penyatuan kekuatan di kemudian hari antara partai politik lokal dengan partai politik nasional?

Secara pemetaan, pelaksanaan pilkada Aceh 2024 di parlemen dimenangkan oleh Partai Aceh dengan jumlah 20 kursi dari 81 kursi parlemen dan sisanya partai politik nasional serta partai politik lokal lainnya. Kemudian secara mapping, mari melihat penguasa kursi DPRK di seluruh wilayah Aceh.

Pertama, pada pileg 2024, Partai Aceh menang di delapan kabupaten kota antara lain:  Sabang, Pidie, Pidie Jaya, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang dan Aceh Jaya. Delapan kekuatan terbesar itu menjadi basis kekuatan Partai Aceh untuk November Pilkada Aceh 2024 mendatang.

Data daftar pemilih tetap daerah (DPT) yang dimenangkan oleh Partai Aceh sangat dominan: DPT Sabang berjumlah 28.762, DPT Pidie berjumlah 314.385, DPT Pidie Jaya berjumlah 111.722, DPT Lhokseumawe berjumlah 133.574, DPT Aceh Utara berjumlah 426.471, DPT Aceh Timur berjumlah 296.896, DPT Aceh Tamiang berjumlah 208.434, dan DPT Aceh Jaya berjumlah 67.094. Jika ditotalkan maka delapan kabupaten/kota tersebut berjumlah 1.587.338 sebagai modal elektoral Mualem sebagai kandidat tunggal Calon Kepala Pemerintah Aceh November mendatang. Artinya, hampir 50% daftar pemilih tetap dari total 3.742.037 orang menjadi modal strategis kemenangan Mualem dalam waktu dekat ditambah lagi dengan kursi kedua Partai Aceh di beberapa tempat kabupaten/kota di Aceh.

Kedua, bagaimana sharing power ke depan terkait sustainable development 2024 s/d 2029 karena pada tahun 2027 dana otonomi khusus Aceh akan habis? Apa yang menjadi landasan konseptual sehingga kemenangan yang akan diraih akan mampu meminimalisir kemiskinan di Aceh. Jika ditelaah, kekuatan Golkar di Aceh cukup signifikan. Golkar menang di Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara.  DPT Bireuen berjumlah 315.996, DPT Bener Meriah berjumlah 113.996 orang, DPT Aceh Tengah berjumlah 151.005 orang, DPT Gayo Lues berjumlah 68.876 orang, dan DPT Aceh Tenggara berjumlah 150.983. Jika totalkan maka lima wilayah green land tersebut berjumlah 800.856 sebagai modal politik Golkar pilkada Aceh 2024 mendatang.

Merujuk pada mapping itu, Partai Aceh dan Golkar wajib sharing power. Sebab, kekuasaan Golkar menjulang tinggi di pemerintah pusat dan mengakar ke semua sektor kekuasaan di republik ini. Di bawah kepemimpinan Mualem dan Abu Razak, diharapkan akan dilakukan pengembangan industrialisasi antara Partai Aceh dan Golkar sebagai fokus utama Aceh pasca pilkada.

Bagaimana pun ada banyak “PR” yang harus dikerjakan antara lain: peningkatan kualitas demokrasi, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan ekstrim, rekonstruksi industri migas dan revisi kewenangan Aceh 12 mil di laut, penguatan dan aktualisasi syari’at Islam, pembangunan infrastruktur strategis di Aceh, mitigasi dan penanganan bencana, membangun kemandirian pangan di Aceh, dan lain-lain.

Ketiga, penyatuan kekuatan perlu ditelaah dengan sistematis dan komprehensif. Bagaimanapun Aceh pasca damai tetaplah akan dilihat dengan segala kekhususan dan keistimewaan serta problematiknya. Penyatuan kekuatan politik adalah jenis entitas politik yang terdiri dari segala penyatuan sektor baik internal dan eksternal Aceh untuk menyatu membangun Aceh ke depan pasca pilkada. Himpunan pertama, adanya upaya membangun kembali bargaining politik baik secara vertikal dan horizontal. Upaya vertikal antara Aceh dan Jakarta haruslah dibangun penyatuan kekuatan di Aceh supaya dipandang sebagai entitas Aceh yang memiliki otoritas paling kuat terhadap Aceh. Otoritas penyatuan ini ada pada Partai Aceh sebagai salah satu partai politik lokal yang menjadi pemenang pileg 2024 dan memang secara basis ideologi Partai Aceh berasaskan Islam, Pancasila, UUD 1945 serta Qanun Meukuta Alam Al-Asyi.

Tonggak basis ideologi ini berpuncak pada Aceh National Interest yang mementingkan kemampuan kandidat yang diusung oleh Partai Aceh dan partai politiknya lain akan mampu melindungi dan mempertahankan Aceh dari kemiskinan ekstrim menuju Aceh Sejahtera Bermartabat, angka pengangguran harus diturunkan secara radikal dan membuka peluang kerja bagi generasi milineal Aceh. Aceh wajib “merdeka” dalam konteks MoU Helsinki dan aktualisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sehingga rakyat Aceh benar-benar merasakan kesejahteraan dan sekaligus sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

Keempat, sharing power yang wajib digunakan oleh Partai Aceh adalah pendekatan berbagi kekuasaan, prinsip ini mutlak pada perhelatan politik ideologis bagaimanapun kekuasaan Aceh di delapan wilayah kekuasaan Partai Aceh akan menjadi motor penggerak ideologis dan elektoral pemilih di Pilkada Aceh November 2024 mendatang. Landasan konseptual ideologis Partai Aceh selama ini teruji dan mampu meraih kekuasaan di beberapa wilayah Aceh. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membangun Aceh di bawah kekuasaan Partai Aceh dikarenakan sumber daya alam Aceh masih melimpah ruah disamping harus membangun sumber daya manusia yang unggul?

Dua variabel di atas menjadi perkerjaan rumah tangga berat bagi Mualem dan Abu Razak ke depan, sehingga Aceh pada tahun 2029 setidaknya sudah mampu membaca Aceh Sejahtera dan Bermartabat. Bagaimanapun, Aceh pasca damai sampai dengan 2024 belum ada sama sekali industri strategis di Aceh. Industri strategis menjadi kewajiban utama untuk menjadikan Aceh tumbuh indeks perkapitanya.  industri strategis ini dapat meningkatkan hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, dan bahkan membangun hilirisasi industri tambang melalui pengolahan, pengembangan produk turunan, dan diversifikasi produk. Semoga.

Muhammad Ridwansyah Analis Kebijakan Politik Hukum Indeks Data Nasional (IDN)