Menpora Dito: Kerjasama Dengan KPK Untuk Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran di Kemenpora
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo menegaskan ingin menjalankan tugasnya di Kemenpora secara akuntabilitas tinggi dan juga transparan. Hal itu disampaikan Menpora Dito pada jumpa pers dengan Deputi Pencegahan dan Mo
Menpora Dito
NEWSTALK.ID - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo menegaskan ingin menjalankan tugasnya di Kemenpora secara akuntabilitas tinggi dan juga transparan. Hal itu disampaikan Menpora Dito pada jumpa pers dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan di Media Center Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/7) pagi.
"Setelah rapat koordinasi bersama dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pak Pahala Nainggolan pagi ini, ingin saya tegaskan kembali bahwa ini merupakan suatu komitmen yang dari awal saya dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dimana kita sudah menyuarakan bahwa, saya ingin menjalankan pemerintahan ini secara akuntabilitasnya tinggi dan juga transparan," kata Menpora Dito.
Masih menurutnya, sebenarnya tidak hanya dengan KPK, demi semua yang dilakukan oleh Kemenpora selalu dalam koridor peraturan yang benar, dalam setiap penyelenggaraan besar multi even berbagai lembaga penegak hukum turut serta dilibatkan.
"Dari awal saya duduk di kementerian ini, semua proses persiapan SEA Games, Para Games itu ada pendampingan juga dari BPKP dan juga Kejaksaan melalui Jamintel," tegasnya.
Tidak cukup dengan itu, dengan Mabes Polri juga dilakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Satgas Pencegahan Korupsi-nya. Itu semua sebagai bagian komitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan berbagai anggaran negara yang ada di Kemenpora.
"Bahkan Pak Kapolri baru saja menugaskan Bapak Ambarita Damanik sebagai Tenaga Ahli Bidang pencegahan korupsi di Kemenpora," ucap Menpora Dito.
"Jadi ini langkah-langkah komitmen saya untuk memastikan pengelolaan anggaran di Kementerian Pemuda Olahraga ini insya-Allah aman dan semoga selalu diselamatkan dan dijauhkan dari praktek korupsi dan juga mal administrasi," tambahnya.
Selain penegasan komitmen di atas, ada masukan berharga dari KPK tentang Aplikasi Wasping yang saat ini sudah digunakan dapat disempurnakan. Aplikasi yang dirancang untuk mengurangi interaksi langsung dengan pihak-pihak penerima bantuan, diharapkan menjadi alat yang membantu secara obyektif setiap penilaian proposal dan laporan penggunaannya.
"Sebenarnya kita sudah membuat suatu aplikasi secara elektronik digital, sementara ini namanya Wasping, nanti akan dicarikan nama lagi yang lebih keren, dimana semua proposal dari cabang olahraga untuk pengajuan Pelatnas maupun pengajuan persiapan keberangkatan atlet ke multi event internasional, secara online tanpa interaksi personal," jelasnya.
"Masukan dari Pak Deputi KPK, itu disempurnakan, jadi yang sekarang baru dapat diketahui pihak cabor dan Kemenpora, nantinya bisa dibuka ke publik, jadi publik ini benar-benar bisa melihat aliran dana itu berapa dan buat apa dan ini tadi kita juga sepakat dan setuju kalau bisa paling lama dalam waktu bulan depan sudah bisa dilaunching ke publik," tambahnya lagi.
"Ya intinya dan prinsipnya kita sama dengan KPK, agar Kementerian Pemuda dan Olahraga ini lebih bisa transparan dan juga masyarakat bisa mengetahui kinerjanya apa kontribusi kita kepada olahraga. Sementara masih untuk olahraga, nantinya kita aplikasikan juga untuk di kepemudaan dan bahkan sampai daerah, agar penyelenggaraan sistem birokrasi di sini lebih terjaga," tutupnya.
Sementara dari Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyampaikan ucapan terima kasih atas respon positif dari Menpora Dito dan dari jajaran Kemenpora atas berbagai usaha pencegahan korupsi bahkan sudah memulai dengan membuat aplikasi yang tinggal disempurnakan.
"Terima kasih karena respon sangat positif, kita ingin segera dari Kemenpora meningkat transparansinya, dan untuk aplikasi yang ada tinggal disempurnakan agar publik dapat mengetahui dan turut memantau," katanya.