Dua Perkebunan Sawit Dibekukan, Pemkab Aceh Timur Ajak Kerjasama Pihak Ketiga
Biaya sewa tanah kosong Rp50 juta untuk empat tahun pertama, sementara untuk kebun sawit siap panen, pemerintah menawarkan harga sewa Rp600-Rp810 juta per tahun.

Ilustrasi kebun kelapa sawit. Dua perusahaan daerah pengelola perkebunan sawit di Aceh Timur dibekukan karena tidak menghasilkan PAD I Foto: Sinar Mas Agribusiness and Food
PINTOE.CO - Penjabat Bupati Aceh Timur, Amrullah M Ridha, membekukan dua perusahaan daerah yang mengelola perkebunan sawit di Kabupaten Aceh Timur lantaran tidak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Muntasir Ramli, mengatakan bahwa kebun sawit tersebut telah dikelola sejak 1990 atau sekitar 30 tahun lalu.
Pemerintah Aceh Timur memiliki dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pengelolaan kebun sawit, yaitu PT Wajar Corpora dengan luas lahan 3.184 hektar yang tersebar di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang serta PT Beurata Maju dengan luas lahan 1.841 hektar di Kabupaten Aceh Timur.
“Sekarang kita ingin bekerja sama dengan pihak ketiga. Tujuannya agar bisa menghasilkan laba buat pendapatan daerah,” kata Muntasir dikutip dari Kompas.com pada Jumat, 21 Februari 2025.
Teknis pengelolaan kerja sama tersebut, lanjut Muntasir, akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD serta Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan BUMD Sektor Perkebunan.
“Terkait pihak ketiga yang berminat, kami menyewakan kebun itu. Misalnya, tanah kosong biaya sewanya Rp50 juta untuk empat tahun pertama. Seterusnya akan didiskusikan hingga puluhan tahun sesuai masa Hak Guna Usaha (HGU)-nya,” ujar Muntasir.
Sementara itu, untuk kebun sawit yang sudah siap panen, pemerintah menawarkan harga sewa Rp600-Rp810 juta per tahun.
“Bagi yang berminat bisa berkomunikasi dengan Sekretariat Daerah Aceh Timur,” ujarnya.
Terkait nasib karyawan pada dua perusahaan daerah tersebut, Muntasir menjelaskan bahwa perusahaan kini tidak memiliki karyawan.
“Hanya tersisa direkturnya saja. Jadi, direkturnya sudah dipanggil dan dibahas bersama. Ke depan, kebun ini akan disewakan ke pihak ketiga dan hasilnya disetorkan menjadi pendapatan daerah Aceh Timur,” ujarnya.[]
Editor: Lia Dali