Rencana cuti massal hakim juga telah mendapat respons dari Komisi Yudisial (KY) yang telah menindaklanjutinya dengan bertemu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat, 27 September 2024.

Respons Cuti Massal, MA Terima Perwakilan Solidaritas Hakim 7 Oktober

Gedung Mahkamah Konstitusi I Foto: Detikcom

PINTOE.CO - Pimpinan Mahkamah Agung (MA) akan menerima perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) untuk menindaklanjuti rencana cuti massal menuntut kesejahteraan gaji pada Senin, 7 Oktober 2024. Pertemuan tersebut merespons permintaan audiensi yang telah dilayangkan sebelumnya.

"Pimpinan MA berencana akan menerima perwakilan mereka, bahkan bila memungkinkan mereka akan diterima bersama dengan Komisi Yudisial RI, syukur-syukur jika ada dari Kemenkeu dan Bappenas serta Kemenkumham dapat berdialog dengan perwakilan mereka," ujar Juru Bicara MA Suharto seperti diberitakan CNN Indonesia, Kamis, 3 Oktober 2024.

Suharto menyatakan pada prinsipnya cuti merupakan hak pegawai negeri yang dapat diambil, sepanjang itu masih ada. Dia menjelaskan terdapat prosedur hingga persetujuan dari atasan masing-masing.

Pimpinan MA, lanjut Suharto, menekankan cuti yang hendak diambil harus dipastikan tidak mengganggu proses pelaksanaan persidangan.

Rencana cuti massal hakim juga telah mendapat respons dari Komisi Yudisial (KY) yang telah menindaklanjutinya dengan bertemu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat, 27 September 2024.

Pertemuan itu membahas gaji, pensiun, tunjangan hakim, tunjangan kemahalan, rumah dinas, transportasi, jaminan Kesehatan, dan pendidikan anak di lokasi hakim ditempatkan.

KY mengaku akan menginisiasi forum pertemuan antara KY, MA, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kemenkeu sebagai komitmen bersama untuk menindaklanjuti permintaan para hakim.

Sebelumnya, ribuan hakim merencanakan cuti massal pada 7-11 Oktober 2024. Gerakan itu menuntut pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan hakim melalui gaji dan tunjangan yang disebut tidak pernah mengalami penyesuaian sejak 2012.[]


 

hakim cuti massal mahkamah konstitusi gaji kesejahteraan