Panglima TNI Sebut Partai Lokal Aceh Wadah Aspirasi Eks GAM, Berpotensi Timbulkan Konflik

PINTOE.CO - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan Aceh adalah salah satu provinsi dengan indeks kerawanan tinggi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang.

Agus menyebutkan, Aceh memiliki potensi konflik yang besar karena partai lokal di provinsi itu disinyalir menjadi wadah aspirasi para eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Partai lokal Aceh disinyalir sebagai wadah untuk mengakomodir aspirasi eks kombatan GAM di mana hal ini dapat menjadi pemicu konflik kepentingan antara bekas kombatan dengan nonkombatan," kata Agus dalam rapat dengan Komisi I DPR, Kamis (21 Maret 2024), seperti diberitakan Kompas.com, Jumat (22 Maret 2024).

Catatan PINTOE.CO, partai lokal di Aceh lahir berdasarkan perjanjian damai Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM yang diteken pada 15 Agustus 2005. Itu tercantum pada pasal 1.2.1 yang berbunyi,“Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan nota kesepahaman ini, Pemerintah Repubilk Indonesia menyepakati dan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional”.

Artinya, kelahiran partai lokal memang dimaksudkan untuk mewadahi aspirasi politik mantan GAM dalam bingkai NKRI. Namun, pendirian partai lokal tidak hanya untuk mantan GAM, melainkan untuk seluruh warga Aceh. Aturan itu diatur lebih detail dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada Bab XI Pasal 75 ayat (1) tentang Partai Politik Lokal disebutkan bahwa "penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal".  Hal ini juga diatur dalam aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Dalam pemilu 2024, ada 6 partai lokal yang bertarung yakni Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat), Partai Darul Aceh (PDA), Partai Adil Sejahtera (PAS) dan Partai SIRA.

Sebagai catatan, partai lokal yang didirikan oleh mantan pentolan GAM adalah Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh. Selebihnya didirikan oleh mantan aktivis mahasiswa, ulama, juga tokoh masyarakat. Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf yang juga mantan Panglima GAM adalah Ketua Tim Pemenangan Prabowo - Gibran di Aceh.

Dalam pemilu 2024 yang baru lalu, partai lokal hanya meraih 30 persen dari total 81 kursi DPR Aceh. Sisanya diduduki partai nasional. Meski begitu, pantauan PINTOE.CO sejauh ini tak terlihat konflik besar yang dipicu oleh partai lokal di lapangan. (Lihat: Nama 81 Anggota DPR Aceh Terpilih, Partai Lokal Hanya 30 Persen)

Panglima TNI Agus memperkirakan akan ada konflik horizontal yang terjadi di Aceh bila hasil pilkada tidak memenuhi harapan salah satu kandidat. Selain itu, TNI juga mencermati upaya menarik perhatian menarik massa di Aceh dengan pengibaran bendera bulan bintang yang identik dengan GAM.

"Apabila hal ini terjadi, tentunya dapat menjadi provokasi massa bagi kelompok lainnya yang perlu antisipasi sejak dini," ujar Agus.

Ia menambahkan, Aceh juga mesti mendapat perhatian karena ada ekslakasi pada masa tenang dan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu.

"Dalam masa tenang dan masa pemungutan suara pilpres dan pileg yang lalu, terdapat beberapa kasus di Aceh yang memungkinkan akan terjadi hal yang sama pada pilkada serentak mendatang," kata dia.

Sebagai langkah mitigasi, kata Agus, satuan TNI di wilayah akan memantau gejala intoleransi dan ketidakharmonisan sosial. Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan pihak terkait lainnya untuk rencana pengamanan pilkada.

"Dan terakhir Satgas Papua dan Aceh lebih aktif melaksanakan pengamanan statis dan mobile dalam rangka melaksanakan pencegahan dini pada potensi ancaman bersenjata," kata Agus.

Sebelumnya, Agus mengungkapkan ada 15 provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi pada Pilkada serentak 2024 mendatang, yakni:  Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

Kerawanan tersebut, antara lain berupa konflik SARA, konflik di antara pasangan calon, bentrok antarpendukung fanatik, konflik elite politik, konflik di daerah basis partai politik tertentu, hingga konflik bersenjata seperti yang terjadi di Papua.[]