Soal Tugas Baru Awasi Penyaluran LPG 3 Kg, BPH Migas: Tunggu Regulasi dari Pemerintah
Setelah tugas ini diemban oleh BPH Migas maka diharapkan masyarakat akan menerima harga LPG 3 kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, yaitu Rp16.000.
Ilustrasi. Saat ini regulasi terkait tugas pengawasan LPG 3 kg masih dalam kajian bersama antara BPH Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Foto: Antara
PINTOE.CO - Kepala Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan kajian terkait penambahan tugas baru mengawasi penyaluran LPG 3 kg.
"Ya mungkin nanti akan dikaji dulu apakah memang mau ditugaskan ke BPH Migas ataukah nanti akan dibentuk memang ada badan (baru) yang mengurusi elpiji 3 kg,” ujar Erika dikutip dari VOI pada Selasa, 11 Februari 2025.
Dia mengatakan jika nantinya BPH Migas ditugaskan oleh pemerintah maka perlu perbaikan regulasi yang ada.
"Jadi kalau memang mau ditugaskan mungkin harus diperbaiki regulasinya dulu sebagaimana yang sudah disampaikan pak Wamen (ESDM) kan," lanjut Erika.
Dia menyebutkan saat ini regulasi terkait pengawasan gas LPG 3 kg tersebut masih dalam kajian bersama antara BPH Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Sudah diinformasikan dan kita sama-sama mengkaji secara regulasinya," ujar Erika di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 10 Februari 2025.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan saat ini telah ada badan yang mengawasi penyaluran minyak di hilir, yaitu BPH Migas sehingga menurut dia kemungkinan tugas pengawasan distribusi LPG ini juga akan dilimpahkan kepada BPH Migas.
Dia menilai akan ada efisiensi tugas di lingkungan kementerian ESDM jika pengawasan minyak dan gas dilakukan oleh lembaga yang sama.
“Jadi, kita juga kalau bisa diintegrasikan seluruh pengawasan itu dilakukan oleh BPH Migas. Jadi, mungkin maksud dari Pak Menteri seperti itu,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025.
Yuliot mengatakan bahwa hal ini membuat pemerintah harus merombak aturan terkait tugas pokok dan fungsi BPH Migas terlebih dahulu.
“Dalam hal ini, itu tanda kutip kita akan mengubah regulasi terlebih dulu menambahkan beban kerja untuk BPH Migas,” jelas Yuliot.
Dia berharap, setelah tugas ini diemban oleh BPH Migas maka masyarakat akan menerima harga LPG 3 kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, yaitu Rp16.000.
Akhir pekan lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan Kementerian ESDM berencana membentuk badan khusus untuk mengawasi distribusi dan penyaluran LPG 3 kg, seperti yang telah dilakukan terhadap subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Saya akan membentuk badan khusus untuk melakukan penataan, supaya rakyat benar-benar dapat harganya yang pas, terjangkau, sesuai dengan pemerintah," kata Bahlil pada Rabu, 5 Februari 2025.[]
Editor: Lia Dali
