Bahlil Ancam Akan Cabut Izin Belasan Ribu Sumur Minyak Telantar

PINTOE.CO - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya berpotensi melakukan penataan dan mencabut izin pengelolaan sumur minyak yang tidak digarap.

Bahlil menjelaskan Indonesia memiliki 44.985 sumur minyak dan gas (migas), 16.433 sumur aktif berproduksi, 16.990 sumur idle tidak berproduksi, dan 11.562 sumur lain-lain (abandoned, injection, dry-hole).

Setelah diteliti lebih lanjut, kata Bahlil, terdapat 4.993 sumur idle yang tidak memiliki potensi hydrocarbon (HC), 4.495 sumur idle yang memiliki potensi HC, dan 7.502 sumur idle yang dalam proses review.

“Saya breakdown lagi 5.000 sumur idle ini lebih banyak konsensinya dipegang oleh siapa? Ternyata oleh badan usaha milik negara [BUMN] yang namanya PT Pertamina [Persero]. Terus saya tanya kenapa tidak dijalankan? Ini saya bikin pencabutan izin [seperti izin usaha pertambangan] tahap kedua, ini kelihatannya berpotensi untuk melakukan penataan untuk sumur-sumur yang tidak dikerjakan,” ujar Bahlil dalam agenda BNI Investor Daily Summit 2024 pada Rabu, 9 Oktober 2024. 

Dikutip dari Bloomberg Technoz, Bahlil mengungkapkan sumur yang tidak dikerjakan dengan baik oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), termasuk BUMN, bakal diambil alih untuk ditawarkan kepada yang mampu untuk mengelola dan meningkatkan produksi siap jual atau lifting nasional.

Bahlil menggarisbawahi lifting Indonesia sebesar 600.000 barel per hari atau barrel oil per day (BOPD) saat ini hanya dikuasai oleh 2 KKKS, yakni Pertamina sebesar 65% dan ExxonMobil 25%. Sementara itu, sebanyak 10% sisanya hanya KKKS kecil.

Sebelumnya, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan sekitar 70% produksi minyak nasional saat ini dipegang oleh Pertamina.

Adapun, kata Moshe, Pertamina melalui Pertamina EP setidaknya menguasai lapangan seluas 114.000 kilometer persegi yang membentang dari Sabang hingga Merauke.

“Kalau dilihat dari produksinya itu cuma sekitar 70.000 BOPD. Jadi, kalau kita perhatikan berarti pengelolaan 114.000 kilometer persegi itu saya lihat kurang begitu efektif,” ujarnya.

Dengan kondisi seperti itu, Moshe menilai, banyak lapangan yang tidak dikerjakan secara efektif, yang diproyeksikan mencapai 80%, padahal potensinya besar.[]