Google Dukung Misi Pemerintah Indonesia Ciptakan Ruang Digital Aman bagi Anak

PINTOE.CO - Wakil Presiden Kebijakan Publik YouTube, Leslie Miller, mengatakan Google berkomitmen mendukung misi pemerintah Indonesia dalam memperketat aturan perlindungan terhadap anak-anak di ruang digital. 

"Kami siap bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan platform kami lebih aman bagi semua pengguna, terutama anak-anak," ujar Leslie dalam pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, di Kantor Google Paris pada Senin, 10 Februari 2025.

Leslie Miller menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar bagi produk Google yaitu, YouTube. Oleh karena itu, pihaknya siap mendukung inisiatif pemerintah Indonesia.

Sementara itu, Meutya mengungkapkan bahwa pemerintah akan menerapkan aturan yang lebih ketat untuk melindungi anak-anak dari paparan konten berbahaya, seperti pornografi anak dan perjudian online. 

"Kami mengharapkan kerja sama dari Google untuk memastikan lingkungan online yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia," ujar Meutya dikutip dari rilis resmi Komdigi pada Rabu, 12 Februari 2025.

Regulasi ini, kata Meutya, sangat diperlukan karena kasus pornografi anak dan perjudian online di Indonesia terus meningkat.

Data dari National Center for Missing and Exploited Children menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam empat besar negara dengan kasus pornografi anak tertinggi di dunia. 

Laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa pemain judi online usia di bawah 10 tahun mencapai 2 persen dari pemain dengan total 80.000 orang.

Sementara itu, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa pada 2021–2023 terdapat 481 kasus anak menjadi korban pornografi dan kejahatan siber. 

UNICEF juga mencatat bahwa 1 dari 3 anak di dunia pernah terpapar konten tidak pantas di internet.

Sebelumnya, Meutya menegaskan akan menindak tegas platform digital yang gagal menghapus konten pornografi anak.

“Melindungi anak-anak dari dampak negatif internet adalah prioritas utama. Tidak ada toleransi bagi platform yang lalai. Ini bukan hanya soal regulasi, tapi tanggung jawab moral terhadap masa depan generasi muda,” tegas Meutya dalam rilis pers pada Senin, 3 Februari 2025.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 522 Tahun 2024, Penyelenggara Sistem Elektronik User-Generated Content (PSE UGC) diwajibkan untuk melakukan takedown konten yang melanggar aturan dalam jangka waktu tertentu, tergantung pada tingkat urgensi pelanggaran.

Untuk konten yang terkait pornografi anak dan terorisme, PSE UGC (platform digital) harus menghapus konten tersebut dalam waktu maksimal 4 jam sejak pemberitahuan diterima.

Platform digital yang gagal menghapus konten pornografi anak dalam waktu tersebut akan dikenakan denda administratif dengan nominal besar dan sanksi lain.  

Langkah ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan serta melindungi ruang digital yang aman bagi anak dari segala peredaran konten berbahaya.  

Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan respons cepat terhadap konten yang berpotensi mengancam keselamatan publik dan moralitas anak di ruang digital.

Mengikuti langkah negara-negara seperti Australia dan Uni Eropa, Menkomdigi menekankan arti penting kebijakan progresif untuk keamanan digital.[]

Editor: Lia Dali