Pastikan Produksi Olahan Sesuai Standar, BPOM Aceh Dampingi UMKM Percepat Pengajuan IP CPPOB
IP CPPOB merupakan bukti bahwa sarana produksi pangan olahan telah memenuhi standar dan menerapkan CPPOB dalam proses produksinya.
Ilustrasi. Pelaku usaha diharapkan segera mengajukan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku I Foto: ANTARA/Irwansyah Putra
PINTOE.CO - Ketua Tim Sertifikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh, Nurlinda Lubis, mengungkapkan saat ini di Aceh masih terdapat 18 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB).
“Diharapkan para pelaku usaha segera mengajukan izin guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi pada Jumat, 14 Februari 2025.
Hal itu disampaikannya dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Percepatan Pengajuan IP CPPOB yang diselenggarakan BPOM Aceh secara daring pada Kamis, 13 Februari 2025.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Sosialisasi Kewajiban Produsen Pangan Olahan memiliki IP CPPOB yang telah dilaksanakan pada 24 Januari 2025 lalu.
Nurlinda mengatakan IP CPPOB merupakan bukti bahwa sarana produksi pangan olahan telah memenuhi standar dan menerapkan CPPOB dalam proses produksinya.
"Hal ini bertujuan untuk memastikan produk pangan olahan yang dihasilkan aman, bermutu, dan bergizi sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan CPPOB," ujarnya.
Nurlinda berharap melalui bimtek ini diharapkan para pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas produk serta mendaftarkan produknya melalui e-reg RBA untuk memperoleh NomorIzin Edar (NIE) dari BPOM.
"Dengan demikian, produk UMKM tidak hanya lebih terjamin keamanannya, tetapi juga memiliki daya saing lebih tinggi baik di pasar nasional maupun internasional," ujarnya.
Badan POM telah mengeluarkan Surat Edaran No. T-PW.04.01.5.01.25.05 Tahun 2025 yang mengatur skema percepatan pemenuhan kewajiban IP CPPOB bagi produsen pangan olahan.
Berikut skema percepatan pemenuhan kewajiban IP CPPOB berdasarkan surat edaran tersebut:
1. Seluruh produsen pangan olahan non-risiko tinggi wajib memiliki akun IP CPPOB paling lambat 31 Januari 2025.
2. Produsen pangan olahan skala usaha besar wajib memiliki IP CPPOB paling lambat 31 Desember 2025.
3. Produsen pangan olahan skala usaha menengah di wilayah Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan Sulawesi Selatan wajib memiliki IP CPPOB paling lambat 30 Juni 2026.
4. Produsen pangan olahan skala usaha mikro dan kecil wajib memiliki IP CPPOB paling lambat 31 Desember 2026.[]
Editor: Lia Dali
