Mentan Amran: Per 1 Januari 2025 Pupuk Bersubsidi Siap Disalurkan
Pemerintah saat ini sedang merancang Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tata penyaluran pupuk subsidi.

Pupuk subsidi I Foto: Dok. Kementan
PINTOE.CO - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengumumkan percepatan penyaluran pupuk bersubsidi pada 2025 sudah bisa disalurkan dan ditebus mulai 1 Januari 2025.
“Alhamdulillah untuk pupuk persiapannya sudah matang, semua sudah tanda tangan. Mulai 1 Januari 2025 pupuk sudah bisa disalurkan dan petani bisa langsung menebusnya," ujar Mentan Amran pada Selasa, 24 Desember 2024.
Amran menegaskan petani tidak boleh dipersulit untuk mengakses sarana dan prasarana, seperti pupuk dan alsintan. Khusus untuk pupuk bersubsidi, Kementan telah mengambil upaya strategis untuk menyederhanakan alur pendistribusiannya.
"Pupuk, alsintan, kemudian olah tanah pada cetak sawah, itu tanggung jawab penuh di Kementan. Persiapannya sudah matang, aturan pupuk sudah kami tanda tangani dan 1 Januari 2025 petani sudah bisa langsung gunakan, jadi ke petani langsung. Intinya petani tidak boleh dipersulit,” ujarnya.
Amran menjelaskan pemerintah saat ini sedang merancang Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tata penyaluran pupuk subsidi. Dengan demikian, pemerintah sekaligus akan memangkas 145 regulasi yang sebelumnya memperlambat penyaluran pupuk subsidi ke petani.
Amran optimistis berbagai program dan kebijakan tersebut dapat mendongkrak produksi padi nasional untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia di tengah ancaman perubahan iklim dan konflik geopolitik.
Dia berharap semua pihak dapat memberikan andil terbaiknya serta saling bahu-membahu mewujudkan cita-cita swasembada pangan.
“Bapak Presiden Prabowo selalu menekankan kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan saling bersinergi. Semoga kita bisa merealisasikan swasembada secepat-cepatnya,” harapnya.
Amran pun optimistis dengan berbagai program dan kebijakan tersebut dapat mendongkrak produksi padi nasional untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia di tengah ancaman perubahan iklim dan konflik geopolitik.
Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Andi Nur Alam Syah, menambahkan petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus tergabung ke dalam Kelompok Tani (Poktan) dan terdaftar dalam e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
"Harus dipastikan bahwa petani terdaftar dalam e-RDKK, pendataan petani penerima melalui e-RDKK dapat dievaluasi 4 bulan sekali pada tahun berjalan, sehingga data penerima dapat melakukan pembaharuan data petani dan kebutuhan pupuk ketika sistem e-RDKK dibuka," ujar Andi dikutip dari Media Indonesia.
Dia menegaskan permasalahan pupuk bersubsidi dan solusinya dikedepankan dahulu. Petani dapat kemudahan dalam menebus pupuk bersubsidi, baik menggunakan kartu tani atau dengan KTP saja.
"Musim tanam pertama ini petani sudah bisa menebus pupuk subsidi. Bila ada beberapa case exception, seperti petani yang diwakilkan akan diakomodir dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan regulasinya. Hal ini untuk memastikan tujuan program pupuk bersubsidi sesuai target yang telah ditetapkan," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Pupuk dan Pestisida, Jekvy Hendra, mengungkapkan dalam upaya percepatan penyaluran pupuk subsidi, seluruh Kepala Dinas Pertanian Provinsi telah menetapkan penerima pupuk subsidi hingga ke tingkat kecamatan dan memastikan mekanisme pembayaran pupuk subsidi aman.
"Saat ini telah 100% seluruh daerah telah ada penetapan alokasi pupuk subsidi hingga tingkat kecamatan, maka tidak ada kendala lagi penyaluran sesuai dengan e-RDKK. Pupuk Indonesia pun menjamin ketersediaannya di tiap daerah. Demikian juga, dalam mekanisme pembayaran subsidi pupuk sesuai dengan peraturan," ujarnya.[]
Editor: Lia Dali