MUI Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran yang Digagas Presiden Prabowo
Harapannya dana APBN benar-benar bisa dinikmati oleh rakyat banyak, bukan hanya oleh segelintir orang.
Anwar Abbas (MI)
PINTOE.CO Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mendukung perintah Presiden Prabowo Subianto kepada para menteri untuk memangkas anggaran bagi kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial. Hal itu termasuk kegiatan seminar, sarasehan, konferensi, dan perjalanan luar negeri yang perlu dikurangi.
“Patut disambut gembira karena tujuan dari kebijakan tersebut bukanlah untuk mengurangi pengeluaran pemerintah tetapi supaya penggunaan anggaran belanja negara benar-benar dipergunakan secara efektif dan efisien,” kata Anwar dalam keterangannya, Jumat (25/10).
Dengan kebijakan itu, Anwar berharap dana APBN benar-benar bisa dinikmati oleh rakyat banyak, bukan hanya oleh segelintir orang. Ia menyoroti tingkat kebocoran APBN sejak masa orde baru hingga orde reformasi cukup tinggi.
“Sumitro Djojohadikusumo memperkirakan di zaman orde baru tingkat kebocorannya sekitar 30%. Di zaman reformasi angkanya menurut banyak pengamat bisa jauh lebih besar dari itu,” ungkapnya lagi.
Oleh karena itu, kata Anwar, kebijakan Prabowo tersebut perlu didukung karena hal itu merupakan pengejawantahan dari amanat konstitusi pasal 33 dari UUD 1945, yaitu untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Jika ada di antara para menteri dan wakil menteri yang merasa tidak sanggup melaksanakan apa yang diinginkan Presiden tersebut, maka sebaiknya menyatakan mundur saja agar bisa digantikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas yang jauh lebih tinggi,” ujar Anwar seperti dikutip dari Media Indonesia.
“Sehingga tujuan kita untuk menjadi negara besar dan maju di mana rakyatnya hidup dengan aman, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia bisa terwujud,” pungkasnya.
Sebelumnya pada sidang kabinet paripurna perdana, Rabu (23/10), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi dalam mengelola anggaran. Seluruh menteri diminta untuk meninjau kembali alokasi APBN dan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial atau perjalanan luar negeri yang tidak esensial.
“Saya minta menteri keuangan, saya minta semua menko, saya minta semua Menteri, telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA, pelajar lagi. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Kita harus memberi contoh, fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam,” ujar Kepala Negara.[]
