Presiden Jokowi Minta BPKP Kawal Kesinambungan Pembangunan

PINTOE.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sangat penting dalam mengawal kesinambungan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hal itu disampaikan saat Presiden Jokowi pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

“Karena BPKP memiliki peran besar, sekali lagi, BPKP memiliki peran besar mengawal kesinambungan pembangunan agar bisa rakyat mendapatkan manfaat yang maksimal,” kata Presiden Jokowi.

Meski demikian, Presiden Jokowi meminta BPKP tidak memperbanyak aturan yang dapat menghambat proses pembangunan yang dilakukan pemerintah.

“Tidak boleh hanya sekadar memperbanyak lampu merah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh itu enggak boleh, bukan itu. Atau menambah tanda larangan, pokoknya ini tidak, ini tidak, bukan itu. Karena kalau itu terjadi, ujungnya justru memperlambat,” kata Jokowi.

“Padahal tadi kita pengen keretanya cepat sampai tujuan atau saking ketakutannya malah keretanya berhenti di tempat. Ditunjuk jadi pimpinan proyek 'Ndak, ndak, ndak, yang lain aja.' Kan lucu. Biasanya jadi pimpinan proyek rebutan. Ini lah tujuan agar kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan pas, tepat,” tambah Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengingatkan BPKP sebagai pengawas internal, agar tidak mencari-cari kesalahan. Sebab, kata dia, yang diperlukan adalah BPKP mampu mencegah penyimpangan-penyimpangan.

“Sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal itu bukan untuk mencari kesalahan. Tapi justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan," katanya.

"Sehingga mestinya diberikan arahan yang bener yang mana, tuntunan yang tepat yang mana. Bukan memasang jebakan. 'Lah ini keliru, diemin aja.' Mestinya dibetulkan, di awal diberi tahu. Di awal, ini keliru. Jangan terbalik,” ujar Jokowi.

“Fokusnya bukan berapa banyak yang melakukan penyimpangan tapi berapa banyak yang bisa dirasakan, dimanfaatkan rakyat dari program pemerintah, mestinya ke sana.”

Apalagi, sambung Jokowi, tantangan ke depan semakin berat karena program dan belanja pemerintah akan lebih besar dan tuntutan masyarakat tinggi.

“Ada apa dikit, viralkan. Ada apa dikit, viralkan. Ke depan makin banyak tuntutan masyarakat itu dan kompetisi antarnegara makin ketat," ujarnya.

Ia mengatakan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara yang besar akan mengalahkan negara yang kecil atau negara maju akan mengalahkan negara berkembang. 

“Sehingga kecepatan itu sangat diperlukan. Ketepatan itu sangat diperlukan.”

Oleh karena itu, Jokowi meminta BPKP berinovasi terutama dalam penggunaan teknologi.

“Seperti platform redetection and exclusion system untuk warning atau blacklist pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain, saya kira bapak ibu lebih tahu. Ada risk scoring tool untuk deteksi fraud pencairan anggaran. Ada semua."

"Ada sistem robotic process untuk otomasi pengawasan. Ada sensor IoT (internet of things) dan citra satelit untuk pemantauan proyek di lapangan bisa diawasi, bisa dipantau,” jelas Jokowi.

Dia mengingatkan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertugas untuk memberi solusi dan melakukan pencegahan terjadinya penyimpangan.

“Utamakan pencapaian outcomes (hasil), utamakan manfaat yang maksimal diterima masyarakat untuk menjamin pembangunan kita ini semakin hari semakin berkualitas.”