Imbas Kebijakan Imigrasi Trump, Kemenlu: 4.276 WNI Terancam Dideportasi
Ada 4.276 WNI dari total 1,4 juta warga negara asing di Amerika Serikat yang masuk dalam final order removal.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha I Foto: Azhar/Detikcom
PINTOE.CO - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mencatat ada ribuan WNI di Amerika Serikat terancam dideportasi imbas kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait imigrasi.
"Ada 4.276 dari total 1,4 juta warga negara asing di Amerika Serikat yang masuk dalam final order tersebut," kata Judha Nugraha dalam konferensi pers pada Kamis, 15 Februari 2025.
Final order of removal atau perintah pengusiran terakhir merupakan putusan hukum yang memerintahkan seseorang meninggalkan suatu negara. Umumnya diberikan kepada mereka yang memiliki catatan kriminal, pelanggaran imigrasi serta status legal yang kadaluarsa.
Judha mengatakan jumlah WNI tersebut masuk ke dalam daftar yang dikeluarkan Dinas Imigrasi dan Bea Cukai AS itu pada November 2024 lalu.
Perwakilan RI di AS telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh WNI melalui beragam platform untuk mengetahui hak-haknya dalam menghadapi masalah keimigrasian.
"Kemenlu telah melakukan langkah-langkah koordinatif dengan seluruh perwakilan RI di AS terkait perubahan kebijakan imigrasi saat ini," ujarnya.
Kemenlu meminta WNI yang mengalami kasus penangkapan agar segera menghubungi hotline perwakilan RI terdekat. Selanjutnya, KBRI ataupun KJRI akan memberikan pendampingan hukum yang diperlukan.
"Semua hak-hak tersebut dilindungi dalam sistem hukum Amerika Serikat. Mereka harus paham agar ketika mengalami penangkapan hak-haknya tetap dilindungi,” ujarnya.
Pemerintahan Presiden Donald Trump yang dimulai pada 20 Januari lalu telah merombak sistem imigrasi AS secara drastis dengan melakukan "deportasi massal" terhadap migran yang tidak berdokumen.
Kebijakan ini sebelumnya dibatasi pada wilayah dalam 100 mil dari perbatasan internasional. Namun, kini dilaksanakan di seluruh AS dan berlaku bagi migran yang tidak dapat membuktikan keberadaan mereka di negara tersebut selama lebih dari dua tahun.[]
Editor: Lia Dali