Putin akan Sahkan UU Larang Propaganda Child Free di Rusia

PINTOE.CO - Majelis Tinggi Parlemen Rusia telah menyetujui rancangan undang-undang yang akan melarang propaganda child free (tanpa anak) dan adopsi anak-anak oleh warga negara yang melegalkan perubahan gender.

Para senator di Dewan Federasi dengan suara bulat menyetujui rancangan undang-undang tersebut dalam pemungutan suara pada Rabu, 20 November 2024.

Rancangan undang-undang ini akan dikirim ke Putin yang diharapkan akan menandatanganinya menjadi undang-undang.

Dikutip kantor berita Anadolu, undang-undang tersebut melarang setiap orang, organisasi, atau pejabat pemerintah untuk mempromosikan gaya hidup child free atau mendorong orang, baik secara langsung maupun online untuk tidak memiliki anak.

Undang-undang ini memberlakukan hukuman finansial hingga 5 juta rubel (sekitar Rp763 juta) untuk bisnis dan individu serta menegaskan bahwa orang asing yang melanggar hukum dapat dideportasi.

Lebih lanjut, Ketua Majelis Tinggi Parlemen, Valentina Matviyenko, mengatakan dia menyadari kekhawatiran tentang bagaimana undang-undang bebas anak akan ditafsirkan dalam kaitannya dengan pilihan pribadi masyarakat Rusia.

Namun, dia menekankan undang-undang tersebut tidak akan melanggar hak individu untuk tidak memiliki anak dan mengatakan masyarakat perlu dilindungi dari fenomena baru yang berbahaya.

Selain itu, para anggota parlemen Rusia juga menyetujui aturan yang disebut bertujuan untuk melindungi anak-anak Rusia yang diadopsi dari potensi "bahaya" yang mungkin mereka alami di negara-negara yang mengizinkan pergantian jenis kelamin.

Dikutip dari Al Jazeera, undang-undang ini melarang warga negara dari setidaknya 15 negara untuk mengadopsi anak-anak Rusia. Negara tersebut di antaranya Amerika Serikat, Australia, Argentina, Kanada, dan sejumlah negara Eropa.

Selain aturan ini, anggota parlemen juga tengah mempertimbangkan larangan quadrobics, sebuah tren olahraga di mana orang meniru gerakan hewan.

Pemungutan suara terkait aturan ini dilakukan di tengah upaya Rusia yang semakin gencar untuk mempromosikan apa yang digambarkan sebagai nilai-nilai keluarga yang lebih tradisional, terutama setelah perang di Ukraina membuat Moskow dan negara-negara Barat berselisih.

Rusia tahun lalu melarang prosedur medis transisi gender dan Mahkamah Agung Rusia memutuskan bahwa gerakan LGBTQ adalah ekstremis.

Pada 2022, Presiden Vladimir Putin menandatangani undang-undang yang melarang penyebaran informasi LGBTQ kepada orang-orang dari segala usia. 

Aturan tersebut memperluas larangan yang telah dikeluarkan hampir satu dekade sebelumnya untuk tidak menyebarkan materi LGBTQ kepada anak-anak di bawah umur.[]

Editor: Lia Dali