Pemerintah dan FIFA akan Bentuk Tim Transformasi Sepakbola Indonesia
Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) akan membentuk tim transformasi sepakbola Indonesia.
Presiden Jokowi
NEWSTALK.ID - Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) akan membentuk tim transformasi sepakbola Indonesia.
Hal tersebut merupakan salah satu poin dalam surat dari FIFA kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai tindak lanjut pembicaraan per telepon Presiden Jokowi dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, pada 3 Oktober 2022 lalu.
"FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut," ujar Presiden Jokowi dalam pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (7/10/2022).
Selain itu, dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa sepakbola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA terkait tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pada Sabtu, (1/10/2022) lalu. "Berdasarkan surat tersebut, Alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA," tutur Presiden Jokowi.
Kepala Negara pun memaparkan bahwa akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dan pemerintah Indonesia untuk membangun standar keamanan stadion di seluruh stadion yang ada di Indonesia, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional.
Kemudian melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub sepakbola di Indonesia, termasuk perwakilan suporter untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama.
Selanjutnya, mengatur jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi-potensi risiko yang ada, serta menghadirkan pendampingan dari para ahli di bidangnya.
Di akhir pernyataannya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, juga akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat. "Nanti, Presiden FIFA akan datang ke Indonesia pada Oktober atau November untuk berdiskusi dengan pemerintah," pungkasnya.