Pemerintah Siapkan Dana Rp45 Triliun untuk Pekerja Migran Indonesia
Dana senilai Rp45 triliun itu akan dialokasikan sebanyak tiga kali dengan masing-masing penyaluran Rp15 triliun, selama lima tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding I Foto: Istimewa
PINTOE.CO - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyebut Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan dana sebesar Rp45 triliun untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Presiden menyampaikan akan mengucurkan dana sebesar Rp45 triliun yang akan digunakan untuk akses pembiayaan pemberangkatan dan pelatihan Pekerja Migran Indonesia," ujarnya dikutip dari laman BP2MI, Rabu, 19 Februari 2025.
Abdul Karding mengatakan dana senilai Rp45 triliun tersebut akan dialokasikan secara bertahap sebanyak tiga kali dengan masing-masing penyaluran Rp15 triliun, selama lima tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo.
Dana tersebut bersifat revolving sehingga dapat diakses dengan lebih mudah oleh calon PMI. Saat ini, kata Karding, standar keahlian yang diminta oleh negara tujuan semakin meningkat. Dengan demikian, pelatihan bagi pekerja migran Indonesia harus terus diperbarui.
Sebelumnya, skema pembiayaan pelatihan pekerja migran Indonesia mengandalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, mekanisme ini dianggap kurang efektif karena KUR mensyaratkan adanya jaminan berupa sertifikasi atau kontrak kerja, padahal calon PMI yang baru mendaftar umumnya belum memiliki kontrak kerja resmi.
"KUR itu sulit diakses karena butuh jaminan. Sementara calon PMI justru membutuhkan dana untuk pelatihan sejak awal pendaftaran, bukan setelah mendapatkan kontrak kerja," jelas Abdul.
Selain kendala pendanaan, absennya agen pengumpul di beberapa negara tujuan juga memperburuk sistem pelatihan dan penempatan PMI. Oleh karena itu, dukungan anggaran yang lebih besar diharapkan dapat mengatasi hambatan tersebut.
Dengan adanya dana Rp 45 triliun, diharapkan calon PMI dapat memperoleh fasilitas pelatihan yang lebih baik serta pendampingan selama proses penempatan kerja di luar negeri.
"Kementerian P2MI tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan dukungan dari DPR untuk mewujudkan program ini," tegasnya.
Sebagai catatan, Kementerian P2MI menargetkan penempatan 425.000 pekerja migran pada 2024, tetapi yang terealisasi mencapai 297.000 pekerja. Dari jumlah tersebut, 80 persen merupakan pekerja rumah tangga (domestic workers).
Dengan adanya peningkatan kualitas pelatihan, diharapkan pekerja migran Indonesia dapat memperoleh pekerjaan dengan standar lebih tinggi di negara tujuan.[]
Editor: Lia Dali