Cerita Mualem Gagal Isi BBM Gara-Gara Barcode, Perintahkan Sekda Surati SPBU

PINTOE.CO – Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem ingin menghapus penggunaan barcode saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Keinginan itu disampaikan saat dilantik Mendagri Tito Karnavian di DPR Aceh, Banda Aceh, Rabu, 12 Februari 2025 lalu.

Meski pihak Pertamina telah merespon keinginan mantan panglima GAM itu dengan menyebut bahwa penggunaan barcode tetap berlaku di Aceh, Mualem kembali menyinggung keinginannya itu saat melantik Buppati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon dan Hamzah Sulaiman di DPRK Aceh Singkil, Sabtu, 15 Februari lalu.

Di sana, Mualem memerintahkan Plt Sekda Aceh Drs Muhammad Diwarsyah MSi, untuk menyurati seluruh SPBU di Aceh agar tidak lagi menggunakan barcode dalam pengisian BBM. "Pak Sekda, mohon ditindaklanjuti, surati semua SPBU tidak lagi pakai barcode," pinta Mualem yang direspon Plt Sekda Aceh dengan bangkit dari tempat duduknya dan menjawab,“siap”.

Mualem juga bercerita pengalamannya yang tidak dibolehkan isi BBM gara-gara tidak punya barcode. Ceritanya, beberapa jam sebelum dilantik sebagai gubernur, Mualem keluar rumah mencari sarapan dengan menyetir mobil. Lantaran BBM sudah hampir habis, mobil diarahkan ke SPBU terdekat. Tiba di sana, petugas menanyakan barcode. Mualem sendiri biasanya menggunakan Pertamax. Karena itu, dia tak punya barcode. Tapi, di SPBU itu Pertamax dan Pertamax Turbo sedang tidak ada stok. Itu sebabnya, Mualem meminta diisi Pertalite yang termasuk BBM subsidi. Setidaknya, Mualem bisa melanjutkan perjalanan dan mobil tidak kehabisan BBM di jalan.

Tak disangka, permintaan itu ditolak oleh petugas SPBU. Kata petugas, setiap pengisian pertalite harus ada barcode-nya. Walhasil, Mualem tidak diizinkan mengisi pertalite.

“Petugas SPBU menolak karena saya tidak memiliki barcode. Aturannya terlalu kaku," kata Mualem.

Meski begitu, Mualem menjelaskan, bukan pengalaman pribadi yang tak menggenakkan itu yang kemudian melatarbelakanginya meminta penghapusan barcode dalam pengisian BBM. Tetapi menurutnya, penggunaan barcode itu menyusahkan rakyat.

“Seharusnya, petugas SPBU bisa mengisi Rp 100 ribu atau Rp 200 ribu agar pemilik kendaraan bisa pulang ke rumah tanpa harus mendorong mobil. Tapi, karena sistem yang dibangun, para petugas bertindak seolah robot, tak ada rasa kasihan, tak ada empati," lanjut Mualem.

Karena itu, kata Mualem, solusi terbaik untuk mencegah konflik antara petugas SPBU dengan konsumen yakni dengan menghapus barcode.

"Jadi, penghapusan barcode adalah salah satu solusi menghilangkan konflik di SPBU dan membuat nyaman masyarakat khususnya konsumen dan petugas SPBU," ungkap mantan wakil gubernur Aceh periode 2012 – 2017 itu.

Ia bercerita, ada juga masyarakat yang harus mendorong kendaraan ke SPBU karena kehabisan BBM. Namun sampai di SPBU, tidak bisa mengisi BBM sebab tidak ada barcode. Kemudian ia juga melihat pertengkaran antara masyarakat dengan petugas SPBU gara-gara barcode. "Saya jadi gubernur saya hapuskan penggunaan barcode," tegas Mualem.

Dari Jakarta, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, merespon keinginan Mualem itu. Kata dia, pembelian BBM bersubsidi diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

“Itu nanti distribusinya bagaimana?" ujar Yuliot, Jumat, 14 Februari 2025.

Namun begitu, Yuliot mengatakan regulasi terkait pembelian BBM bersubsidi sedang dalam proses revisi untuk memperbarui mekanisme pembeliannya.[]