Segini Harga Kekayaan Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Selasa 1 Oktober 2024, ada dua capim yang belum tersedia data harta kekayaannya karena bukan merupakan penyelenggara negara
Ilustrasi
PINTOE.CO - Sebanyak 20 nama calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nama-nama ini nantinya akan diteruskan ke DPR untuk proses lebih lanjut.
Menurut situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Selasa 1 Oktober 2024, ada dua capim yang belum tersedia data harta kekayaannya karena bukan merupakan penyelenggara negara. Capim dengan harta paling banyak adalah Michael Rolando Cesnanta Brata dengan total Rp 18,9 miliar.
Berikut daftar kekayaan capim KPK:
- Agus Joko Pramono - Rp 18,6 miliar
- Ahmad Alamsyah Saragih - Rp 1,1 miliar
- Djoko Poerwanto - Rp 926 juta
- Fitroh Rohcahyanto - Rp 5,05 miliar
- Ibnu Basuki Widodo - Rp 4,19 miliar
- Ida Budhiati - Rp 2,6 miliar
- Johanis Tanak - Rp 11,2 miliar
- Michael Rolandi Cesnanta Brata - Rp 18,9 miliar
- Poengky Indarti - Rp 558 juta
- Setyo Budiyanto - Rp 9,6 miliar
Sementara itu, calon dewan pengawas (cadewas) dengan harta terbanyak adalah Heru Kreshna Reza, yang memiliki kekayaan senilai Rp 10,7 miliar. Ada dua cadewas, yaitu Chisca Mirawati dan Hamdi Hassyarbaini, yang tidak tercatat di LHKPN karena mereka bukan penyelenggara negara.
Berikut daftar kekayaan cadewas KPK:
- Benny Jozua Mamoto - Rp 6,7 miliar
- Chisca Mirawati (bukan penyelenggara negara)
- Elly Fariani - Rp 1,9 miliar
- Gusrizal - Rp 6,9 miliar
- Hamdi Hassyarbaini (bukan penyelenggara negara)
- Heru Kreshna Reza - Rp 10,7 miliar
- Iskandar Mz - Rp 279 juta
- Mirwazi - Rp 415 juta
- Sumpeno - Rp 1,2 miliar
- Wisnu Baroto - Rp 5 miliar
Sebelumnya, Wakil Ketua Panitia Seleksi (Pansel) KPK, Arif Satria, mengungkapkan bahwa 20 nama ini akan diumumkan kepada publik dan akan dipilih lima capim dan lima cadewas untuk bertugas di KPK.
"Nama-nama tersebut akan segera diumumkan melalui website. Presiden akan meneruskan daftar ini ke DPR tanpa ada pengurangan," ujar Arif Satria di Jakarta.[]