Kata Prabowo Usai Dianugerahi Jenderal Penuh oleh Jokowi, Hasto PDIP Mengkritik
Sekretaris PDIP Hasto Kristanto menyebut pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo bertentangan dengan fakta reformasi.

Montase foto Prabowo dan Hasto Kristianto via Instagram
PINTOE.CO - Presiden Joko Widodo menganugerahkan pangkat jenderal penuh kepada Prabowo Subianto pada Rabu pagi (28 Februari 2024). Anugerah dikritik oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto.
Penyematan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI/Polri di GOR Ahmad Yani, Markas Besar TNI, di Cilangkap, Jakarta Timur.
Kenaikan pangkat Prabowo ini dikukuhkan lewat Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 Tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa Berupa Jenderal TNI Kehormatan.
Prabowo Subianto merespons pemberian pangkat Jenderal Kehormatan bintang empat itu sebagai amanah yang berat.
"Kayaknya berat ya," kata Prabowo singkat, seusai acara.
Prabowo sebelumnya pernah diberhentikan dari TNI lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 62/ABRI/1998 yang ditandatangani oleh Presiden Ke-3 RI BJ Habibie pada 20 November 1998. Pangkat terakhirnya Letnan Jenderal dengan simbol bintang tiga di pundak. Pemberhentian Prabowo diumumkan oleh Panglima ABRI saat itu yang dijabat oleh Wiranto.
Saat itu, Prabowo dianggap bertanggung jawab terhadap penculikan aktivis yang menuntut reformasi.
Hal itu pula yang kini disoal oleh Sekretaris PDIP Hasto Kristanto. Hasto bilang, pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo bertentangan dengan fakta reformasi.
"Apa yang dilakukan dengan pemberian gelar dan pangkat kehormatan tentu saja menyentuh hal-hal yang sangat fundamental dan bertentangan dengan seluruh fakta-fakta yang ditemukan yang mengawali proses reformasi," kata Hasto kepada wartawan di Jakarta.
Hasto mengatakan Indonesia sudah melalui perjuangan reformasi yang panjang untuk kemerdekaan.
"Ya kita harus mencermati ketika reformasi berjalan, kadang diawali dengan kerusuhan massal," tambahnya.
Hasto tak menjabarkan lebih jauh fakta mana yang dimaksud. Diduga itu terkait dengan pemberhentian Prabowo dari militer karena terkait kasus penculikan aktivis yang menuntut reformasi 1998.[]