Ditanya Soal Kasus Korupsi di BRA, Mualem: Na Bacut Keneuk Cok, Ka Idrop Barosa

PINTOE.CO - Calon wakil gubernur Aceh nomor urut 1, Fadhil Rahmi atau Syech Fadhil, menyinggung keberadaan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang dinilai belum mampu menyejahterakan korban konflik dan ekskombatan di Aceh.

Pernyataan itu dilontarkan Syech Fadhil kepada pasangan calon nomor urut 2 pada sesi tanya-jawab debat kedua di The Pade Hotel, Banda Aceh, Jumat, 1 November 2024. 

"Mualem sebagai Ketua KPA memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan ketua sejak 2017 hingga 2024. Pagu anggaran BRA mencapai lebih dari setengah triliun. Pertanyaannya, sejauh mana tanggung jawab Anda atas penyimpangan (anggaran) di BRA?" tanya Syekh Fadhil.

Seperti diketahui, Ketua BRA diangkat atas rekomendasi Mualem sebagai Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) yang adalah wadah  berhimpunnya mantan kombatan GAM. Pada 19 Juli 2024, Kejaksaan Tinggi Aceh menetapkan Ketua BRA Suhendri bersama empat orang lainnya sebagai tersangka proyek fiktif pengadaan bibit ikan untuk mantan kombatan GAM dan korban konflik senilai Rp15,7 miliar.

Selain Suhendri, empat tersangka lainnya adalah: Zulfikar selaku koordinator atau penghubung ketua BRA,  Muhammad selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),  Mahdi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Zamzami selaku peminjam perusahaan. Proyek untuk 9 kelompok itu dikerjakan oleh 9 perusahaan yang seluruhnya dibuat oleh Zamzami.

Zamzami (kanan) bersama Suhendri berfoto di samping uang yang diantarkan Zamzami ke Suehdri di sebuah showroom mobil di Banda Aceh | Foto: Dokumen pribadi Zamzami

Perusahaan yang dibuat Zamzami kemudian dipinjamkan kepada Suhendri. Kepada Pintoe.co, Zamzami mengaku diiming-imingi fee proyek senilai Rp6 miliar. Namun, menurut Zamzami, dalam pelaksanaannya Suhendri menyuuruh orangnya membeli bibit dan pakan ikan senilai Rp120 juta.  Setelah uang cair dan diantarkan dalam bentuk cash Rp15 miliar ke Suhendri, fee yang dijanjikan untuk Zamzami tak kunjung diberikan sehingga terjadi konflik antar mereka yang berujung bocornya kongkalikong dalam proyek fiktif itu. 

Menanggapi pertanyaan tersebut, Mualem mengatakan BRA sebagai wadah perjuangan para ekskombatan. "Tetapi dalam penyelenggaraannya, hantu bawa-bawa kain. SKPA, Ketua BRA, semacam inilah yang perlu disikapi ke depan," kata Mualem.

“Na bacut keneuk cok, cok kombatan, ka idrop barosa (Ada sedikit mau diambil untuk kombatan, sudah ditangkap kemarin itu),” tambah Mualem yang juga Ketua Partai Aceh.

Mualem mengungkapkan, terdapat kesulitan karena adanya perbedaan kepentingan antara Ketua BRA, SKPA, dan sekretariat. Sinkronisasi yang buruk ini membuat KPA merasa kurang nyaman.

"Ke depan, hal ini perlu disikapi dengan lebih baik. Dana Otsus terbagi lima. Satu di antaranya untuk mantan kombatan,” pungkasnya.[]

Editor: Bisma