Muhammadiyah Incar Tambang Batu Bara Selain Bekas ADRO dan Arutmin

PINTOE.CO - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan badan usaha Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) lain. 

Permintaan itu selain bekas areal Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Arutmin Indonesia dan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Namun, Bahlil tidak membocorkan dengan lengkap ihwal usulan WIUPK yang dibidik oleh badan usaha PP Muhammadiyah tersebut.

“[WIUPK] yang sudah disiapkan antara Arutmin dan Adaro, tetapi kan ada permohonan untuk ke tempat yang lain,” ujar Bahlil seperti diberitakan Bloomberg Technoz, Senin, 14 Oktober 2024.

Dengan demikian, Bahlil mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan usulan WIUPK yang merupakan eks PKP2B.

“Nanti kita lagi pertimbangkan. Mintanya di sekitar itu [Arutmin dan Adaro], tetapi ada lagi yang dipertimbangkan untuk kasih yang lain lagi,” ujarnya. 

Selain badan usaha PP Muhammadiyah, Bahlil mengatakan pemerintah juga tengah memproses permohonan pengelolaan WIUPK dari badan usaha Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis). Bahlil mengatakan telah berkomunikasi dengan penanggung jawab dari PP Persis beberapa waktu lalu.

“Oh kita kasih, lagi dalam proses, Persis kemarin person in charge [PIC]-nya sudah telepon saya,” ujarnya.

Sementara itu, Bahlil mengatakan badan usaha Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dipastikan mendapatkan WIUPK yang merupakan eks PKP2B dari PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Sekadar catatan, pemerintah memang menyiapkan enam WIUPK yang merupakan eks PKP2B untuk diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Adapun, keenam eks PKP2B tersebut diantaranya adalah lahan milik PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.[]