Rusia Tegaskan Larangan Israel Terhadap Operasi UNRWA Melanggar Hukum Internasional

PINTOE.CO - Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Vasily Nebenzya, mengatakan pelarangan kegiatan Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) oleh Israel tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan penerimaan negara Yahudi tersebut ke dalam organisasi PBB.

"Sistem perawatan kesehatan telah hancur, yang berdampak buruk pada akses anak-anak terhadap layanan medis," kata Nebenzya pada pertemuan Dewan Keamanan PBB yang diminta oleh Rusia mengenai situasi anak-anak di Jalur Gaza, melansir TASS 24 Januari 2025.

"Dalam kondisi ini, UNRWA sekali lagi menunjukkan keunikannya dan kurangnya alternatif, karena aktivitasnya di wilayah Palestina yang diduduki terancam dilarang sebagai akibat dari undang-undang yang diadopsi oleh Knesset (parlemen Israel)," jelasnya.

Dia menjelaskan keputusan tersebut tidak hanya melanggar norma-norma hukum humaniter internasional, tetapi juga Konvensi 1946 tentang Hak Istimewa dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang penjaminnya adalah Sekretaris Jenderal organisasi tersebut.

"Keputusan-keputusan ini bertentangan dengan keputusan-keputusan yang relevan dari Majelis Umum PBB dan bertentangan dengan persyaratan penerimaan Israel ke PBB pada tahun 1949, yang mencakup penerapan dua resolusi utama Majelis Umum-181 dengan rencana pembagian Palestina dan 194 tentang pengungsi Palestina," jelas Nebenzya.

Dia menekankan penghentian pekerjaan UNRWA "akan menyebabkan konsekuensi bencana bagi kelompok-kelompok penduduk yang paling rentan, terutama anak-anak."

"Ini tidak bisa dibiarkan," tegas Nebenzya.

Sebelumnya, pada 28 Oktober 2024, parlemen Israel atau Knesset mengesahkan undang-undang yang melarang kegiatan UNRWA di negara tersebut dan wilayah Palestina yang diduduki.

Sebanyak 92 dari 120 anggota Knesset mendukung RUU pertama yang bertujuan melarang operasi UNRWA di wilayah Israel. Sebanyak 10 anggota Knesset menentang pengesahan RUU tersebut dan sisanya abstain. 

Sebanyak 92 dari 120 anggota parlemen mendukung dokumen tersebut, sementara 10 anggota parlemen menentangnya. Itu akan mulai berlaku 90 hari setelah diselesaikan.

Undang-undang tersebut melarang UNRWA memiliki kantor, menyediakan layanan atau melakukan kegiatan apa pun secara langsung atau tidak langsung di wilayah Israel.

RUU tersebut disusun berdasarkan informasi tentang keterlibatan karyawan lembaga tersebut dalam serangan terhadap Israel yang dilakukan oleh kelompok militan Palestina pimpinan Hamas pada 7 Oktober 2023.[]

Editor: Lia Dali