.jpg)
Pusat Data Nasional Diserang Hacker, 210 Instansi Terdampak
Gangguan sistem akibat serangan ransomware Brain Cipher mulai terjadi sejak Kamis, 20 Juni lalu.
Mantan Menkominfo Johnny G. Plate meresmikan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang berlokasi di kompleks perindustrian Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (09/11/2022).
PINTOE.CO - Pemerintah akhirnya mengumumkan penyebab lumpuhnya layanan publik di sejumlah instansi yang menggunakan sistem layanan online termasuk keimigrasian.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan hal itu terjadi lantaran Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diserang hacker atau peretas. Menggunakan perangkat lunak jahat ransomware, peretas mengunci sistem yang digunakan oleh 210 instansi dan lembaga, termasuk layanan pemerintah daerah.
Peretas, kata Semuel, meminta uang tebusan sebesar USD 8 juta atau setara Rp 131 miliar.
"Dari data yang terdampak ada 210 instansi, baik itu di pusat maupun daerah. Tadi, (Ditjen) Imigrasi berhasil melakukan relokasi (pindah server) dan menyalakan layanannya. Kemudian, LKPP sudah on, Kemenko Marves juga ada perizinan sudah on, dan (Pemerintah) Kota Kediri sudah on, dan yang lainnya lagi dalam proses. Jadi, kita memigrasi data-datanya," kata Semuel di Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.
Serangan siber itu menargetkan PDNS yang berlokasi di Surabaya. Gangguan sistem akibat serangan ransomware Brain Cipher mulai terjadi sejak Kamis, 20 Juni lalu. Ketika serangan itu terjadi, Sistem Imigrasi bandara Soekarno-Hatta tak dapat diakses. Akibatnya, antrean mengular saat penumpang pesawat ingin melakukan proses imigrasi.
Di media sosial X, Ditjen Imigrasi mengatakan gangguan terjadi lantaran adanya masalah pada server Pusat Data Nasional (PDN). Gangguan ini tidak hanya menimpa Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta saja namun mengganggu seluruh kantor Imigrasi di Indonesia.
Semuel mengatakan, pihaknya masih berupaya memulihkan sistem. Belum diperoleh gambaran kapan PDNS dapat dipulihkan sepenuhnya.
Saat ini, kata Semuel, lembaga negara yang mengurusi serangan siber masih terus bekerja, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Crime Polri, dan Telkom.
Karena investigasi dan forensik digital masih berlangsung, Semuel meminta semua pihak bersabar dulu.
"Karena ini varian baru (ransomware), jadi kami berkoordinasi dengan berbagai organisasi, baik dalam maupun luar negeri untuk serangan ransomware ini. Jadi, saat ini belum bisa dijabarkan lebih detail lagi," kata Semuel.[]
