Herwyn Malonda: Evaluasi Kinerja Bawaslu Kunci Pengawasan Pemilihan Berintegritas
"Kita harus memastikan pengawasan berjalan optimal. Saya mengapresiasi kerja keras jajaran Bawaslu se-Kalimantan Tengah yang telah menjaga integritas pemilihan
Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda
PINTOE.CO - Anggota Bawaslu RI, Herwyn J.H. Malonda, menekankan pentingnya evaluasi kinerja sebagai bagian dari refleksi atas pengawasan Pemilu 2024.
Menurutnya, evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu ke depan.
"Kita harus memastikan pengawasan berjalan optimal. Saya mengapresiasi kerja keras jajaran Bawaslu se-Kalimantan Tengah yang telah menjaga integritas pemilihan," kata Herwyn dalam keterangannya di Jakarta, pada Selasa, 25 Februari 2025.
Pernyataan itu disampaikan saat ia membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja SDM dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan 2024 di Palangkaraya.
Herwyn menjelaskan bahwa evaluasi harus menyeluruh, mencakup aspek internal maupun eksternal. Ia menilai bahwa pandangan dari pihak luar penting untuk menilai efektivitas pengawasan yang telah dilakukan.
"Bawaslu perlu mengetahui bagaimana pihak luar melihat kinerja pengawasan. Sejumlah lembaga dan media menilai Bawaslu memiliki kinerja yang baik dan berintegritas," ujarnya.
Sebagai contoh, Herwyn menyebut hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2025 yang menunjukkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu mencapai 81,6 persen.
"Kepercayaan publik adalah aset penting yang harus terus dijaga. Ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan kinerja dalam menjaga demokrasi," tambahnya.
Dalam forum itu, Herwyn juga mengajak jajaran Bawaslu Kalimantan Tengah untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul selama tahapan Pemilu 2024. Menurutnya, keberhasilan pengawasan tidak hanya diukur dari capaian internal, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat.
"Regulasi pemilu masih menjadi tantangan. Kita harus melihat apakah ada aturan yang perlu diperbaiki agar peran dan fungsi Bawaslu semakin optimal," ujar Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu RI ini.
Herwyn menegaskan bahwa Bawaslu harus tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika politik.
"Bawaslu harus menjadi problem solver, bukan troublemaker dalam setiap penyelenggaraan pemilu," pungkasnya.[]
