Wagub Fadhullah Perintahkan Jajaran SKPA Tuntaskan Satu Data Aceh

PINTOE.CO - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah akrab disapa Dek Fadh, memerintahkan jajarannya untuk fokus pada penguatan tata kelola data melalui implementasi Satu Data Aceh agar menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu disampaikannya saat memimpin pertemuan dengan jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh pada Selasa, 25 Februari 2025.

“Kita harus memastikan bahwa permasalahan terkait Satu Data Aceh ini benar-benar tertangani dengan baik. Kita berdiskusi untuk mencapai satu kesimpulan yang jelas soal data,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi Pemerintah Aceh.

Dek Fadh menegaskan bahwa validasi dan konsistensi data merupakan kunci utama dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan. 

Keakuratan data, lanjut Dek Fadh, sangat penting karena setiap program, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah, bergantung pada informasi yang valid dan terkontrol dengan baik, seperti data rumah layak huni dan tidak layak huni, kepesertaan BPJS Kesehatan, distribusi gas LPG 3 kg, bantuan sosial hingga BBM subsidi. 

Dia mengingatkan bahwa ketidakvalidan data dapat berdampak luas yang menyebabkan program tidak tepat sasaran dan gagal menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

“Kita harus memastikan bahwa data di Aceh benar-benar valid. Ini wajib dibereskan. Saya ingin semua pihak bergerak cepat untuk memverifikasi dan memvalidasi data agar kita memiliki informasi yang faktual dan akurat,” tegasnya.

Selain itu, dia juga meminta Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh untuk aktif mengelola dan menyelenggarakan sistem Satu Data Aceh agar kebijakan ini dapat diterapkan secara optimal. 

Dia menekankan bahwa data yang valid tidak hanya menjadi acuan pemerintah dalam perencanaan, tetapi juga mendukung efektivitas pelaksanaan berbagai program strategis.

“Diskominsa harus memaksimalkan perannya sebagai pusat informasi pemerintah Aceh, memastikan data yang tersedia dapat diakses dengan mudah serta menyebarkan informasi kepada masyarakat secara transparan,” ujarnya.

Satu Data Aceh merupakan bagian dari kebijakan nasional Satu Data Indonesia yang bertujuan mendukung perencanaan pembangunan Aceh agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola data, meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan serta memudahkan pemerintah dalam merancang dan mengeksekusi program pembangunan yang efisien.[]

Editor: Lia Dali