Menteri PKP Maruarar: Pengembang Bertanggung Jawab atas Kualitas Rumah Subsidi yang Dibangun

PINTOE.CO - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan pihaknya akan terus melakukan monitoring lapangan ke setiap rumah subsidi untuk memastikan pengembang bertanggung jawab atas kualitas rumah subsidi yang dibangun.

"Saya akan cek mana pengembang yang baik dan tidak, untuk memberikan peluang para developer yang kompeten. Namun, belum diberi kesempatan," ujarnya saat meninjau rumah subsidi di Perumahan Grand Permata Residence, Tambun Utara, Bekasi, Minggu kemarin, dikutip dari realestat.id pada Senin, 10 Februari 2025.

Maruarar mengatakan pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni.

Dia akan berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. 

Hal itu lantaran dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) memakai APBN dengan subsidi 75 persen dari APBN dan 25 persen perbankan.

"Kita akan terus dukung rumah subsidi buat rakyat ini dengan memajukan program FLPP ini. Tapi tentu tidak seperti ini, bagaimana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika lingkungannya banjir dan harus ada penanganan lebih lanjut," tegasnya.

Warga di Perumahan Grand Permata Residence melaporkan bahwa di perumahan tersebut terjadi banjir setinggi mata kaki lantaran saluran air yang tidak baik. Mereka juga telah meminta fasilitas umum, seperti masjid atau musala yang memadai. Namun, belum direspon.

Menteri PKP menginstruksikan pengembang untuk segera menangani masalah tersebut dan akan melakukan kunjungan kembali ke perumahan itu pada 20 Maret 2025 untuk mengevaluasi tindak lanjut yang telah dilakukan.

"Developer sudah menyatakan akan melaksanakan pembangunan drainase kurang lebih 3 bulan selesai. Dalam 1 bulan mohon dimonitoring dan dievaluasi kembali oleh Dirjen Perdesaan dan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko," ujarnya.

Sementara itu, pengembang Perumahan Grand Permata Residence, yakni PT Sadra Utama Indo meminta waktu sekitar satu bulan untuk memperbaiki saluran air di perumahan tersebut.

Sebelumnya beberapa waktu lalu, Maruarar telah menginstruksikan para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan skema baru rumah subsidi, yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) 2025.

Dia mengatakan data tersebut dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat lantaran dia tidak ingin ada yang dirugikan, baik rakyat, negara, dan pengusaha.

"Pengusaha harus untung karena juga akan bayar pajak. Tetapi rakyat juga harus diuntungkan mendapatkan kualitas dan harga yang wajar. Negara juga harus untung dari pajak dan dari bagaimana menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Dia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa program FLPP tepat sasaran sehingga hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut.

Pada tahun 2025 ini Kementerian PKP tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan bagi FLPP yang bertujuan untuk penghematan APBN serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.[]

Editor: Lia Dali