Pemerintah Tidak Gunakan Data Ibu Hamil 2023 untuk Makan Bergizi, tapi Cek Langsung Lapangan

PINTOE.CO - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak akan menggunakan data jumlah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tahun 2023. Sebagai gantinya, pemerintah akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

"Data ibu hamil dan menyusui tidak bisa menggunakan data lama. Begitu 'Satuan Pelayanan' berdiri, kami akan mencari langsung data real-time di lapangan," kata Dadan usai menghadiri sidang kabinet di Istana Kepresidenan.

Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2027. Pemerintah akan memulai pilot project dari 923 titik pada Desember 2024, yang akan bertambah menjadi 2.000 titik pada April 2025, dan 5.000 titik pada Juli-Agustus 2025. Setiap satuan pelayanan akan menangani hingga 3.000 penerima.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran Rp 10.000 per porsi untuk makan bergizi gratis. Meski awalnya diusulkan Rp 15.000, Prabowo memastikan angka tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan di berbagai daerah.

"Makan bergizi gratis adalah tambahan kesejahteraan untuk rakyat," ujar Prabowo usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jumat (29/11/2024).

Dadan menjelaskan, anggaran Rp 10.000 adalah rata-rata, berdasarkan uji coba di Pulau Jawa. Namun, biaya per porsi bisa disesuaikan untuk daerah tertentu. Pemerintah mengalokasikan Rp 71 triliun dalam APBN 2025 untuk program ini, tanpa ada rencana penambahan anggaran.

Meskipun pemerintah memiliki data rata-rata 4 juta ibu hamil per tahun, Dadan menegaskan pentingnya pengecekan langsung untuk memastikan akurasi dan ketepatan sasaran.

Dengan peluncuran masif dari Sabang hingga Merauke, program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis.[]