Jusuf Kalla Respon Panglima TNI: Partai Aceh Bagian dari MoU Helsinki
Jusuf Kalla merespon pernyataan Panglima TNI beberapa hari lalu yang menyebut partai lokal di Aceh disinyalir menjadi wadah aspirasi bagi eks kombatan GAM.
Jusuf Kalla | Foto: Ist
PINTOE.CO - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, keberadaan Partai Aceh menjadi bagian dari kesepakatan yang disetujui antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dituangkan dalam perjanjian Helsinki, bukan untuk mengakomodir aspirasi para kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Hal itu ditegaskan Jusuf Kalla merespon pernyataan Panglima TNI beberapa hari lalu yang menyebut partai lokal di Aceh disinyalir menjadi wadah aspirasi bagi eks kombatan GAM.
“Adanya Partai Politik lokal di Aceh, seperti Partai Aceh dan beberapa partai, itu disetujui dalam MOU Helsinki sebagai hasil Perundingan Perdamaian Pemerintah RI dengan GAM tahun 2005 yang menghentikan konflik bersenjata selama 30 tahun,” kata Jusuf Kalla dilansir dari Merdeka.com, Selasa, 26 Maret 2024.
Seperti diketahui, saat perjanjian itu ditandatangani, Jusuf Kalla menjabat sebagai Wakil Presiden di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Jusuf Kalla menambahkan, dalam Perjanjian Helsinki Tahun 2005, dicantumkan Partai Aceh dibentuk berdasarkan point 1.2.1 MoU Helsinki.
Bunyinya “Sesegera mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukkan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional.”
“Kemudian ditetapkan dalam UU no 11 Tahun 2006," kata Jusuf Kalla.
Dengan demikian, kata JK, aspirasi dan program serta Pilkada dapat disalurkan melalui partai partai yang ada di DPRA baik partai bersifat nasional ataupun lokal.
Menurut JK, eks kombatan GAM sudah kembali ke masyarakat. Aspirasinya dapat disalurkan pada partai-partai yang ada tersebut.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Komisi I DPR RI pada 21 Maret lalu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memaparkan daerah-daerah rawan dalam Pilkada Serentak. Saat itu, Panglima TNI menyebut Aceh sebagai salah satu Daerah rawan.
Jenderal Agus menyebut bahwa Partai lokal Aceh menjadi konflik kepentingan antara eks kombatan GAM dan non kombatan GAM.
“Partai lokal Aceh disinyalir menjadi wadah aspirasi eks kombatan GAM,” kata Panglima TNI Agus Subiyanto.[]
Baca juga:
PSI Aceh Kritik Pernyataan Panglima TNI Terkait Partai Lokal Rawan Picu Konflik
Panglima TNI Sebut Partai Lokal Aceh Wadah Aspirasi Eks GAM, Berpotensi Timbulkan Konflik
