PSI Aceh Kritik Pernyataan Panglima TNI Terkait Partai Lokal Rawan Picu Konflik
Syeh Joel mengingatkan, partai lokal sudah terlibat dalam pemilu di Aceh sejak 2009 sebagai implementasi dari perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan GAM

Ketua PSI Aceh Zulkarnaini Syeh Joel saat menerima mandat dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk memimpin PSI Aceh beberapa waktu lalu | Foto. Dok. Pribadi
PINTOE.CO - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Aceh, Zulkarnaini Syeh Joel, mengkritik pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait partai lokal dapat memicu konflik di Aceh menjelang Pilkada serentak 2024.
Menurut Syeh Joel, pernyataan Panglima TNI yang menyebut partai lokal disinyalir menjadi wadah aspirasi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidaklah benar. Sebab, kata Syeh Joel, semua partai di Aceh secara menyeluruh berjuang untuk rakyat, bukan untuk kelompok tertentu.
“Kami juga merasa perlu untuk menyampaikan bahwa pernyataan panglima TNI justru dapat menimbulkan kesan yang kurang tepat dan potensial memicu ketegangan di Aceh,” kata Syeh Joel, Sabtu (23 Maret 2024).
Syeh Joel mengingatkan, partai lokal sudah terlibat dalam pemilu di Aceh sejak 2009 sebagai implementasi dari perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan GAM yang aturan mainnya disahkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Sejak itu, pemilu di Aceh berlangsung damai. Hal itu, tambah dia, menjadi bukti bahwa masyarakat Aceh telah menunjukkan kematangan dan kedewasaan dalam berpolitik dan menyukseskan pesta demokrasi.
"Jadi, partai lokal ini diakui oleh negara sebagai bentuk kompensasi damai antara Aceh dan RI. Ini perintah undang-undang. Proses terbentuknya partai lokal di Aceh juga tidak mudah, dengan cucuran darah, ribuan nyawa orang Aceh hilang, maka perlu dihormati oleh siapapun kehadiran parlok di Aceh," kata Syeh Joel.
Sebelumnya, dalam rapat bersama DPR RI Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan Aceh adalah salah satu provinsi dengan indeks kerawanan tinggi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang.
Agus menyebutkan, Aceh memiliki potensi konflik yang besar karena partai lokal di provinsi itu disinyalir menjadi wadah aspirasi para eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
"Partai lokal Aceh disinyalir sebagai wadah untuk mengakomodir aspirasi eks kombatan GAM di mana hal ini dapat menjadi pemicu konflik kepentingan antara bekas kombatan dengan nonkombatan," kata Agus dalam rapat dengan Komisi I DPR, Kamis (21 Maret 2024).
Panglima TNI Agus memperkirakan akan ada konflik horizontal yang terjadi di Aceh bila hasil pilkada tidak memenuhi harapan salah satu kandidat. Selain itu, TNI juga mencermati upaya menarik perhatian menarik massa di Aceh dengan pengibaran bendera bulan bintang yang identik dengan GAM.
"Apabila hal ini terjadi, tentunya dapat menjadi provokasi massa bagi kelompok lainnya yang perlu antisipasi sejak dini," ujar Agus. (Selengkapnya lihat: Panglima TNI Sebut Partai Lokal Aceh Wadah Aspirasi Eks GAM, Berpotensi Timbulkan Konflik)
Meskipun PSI Aceh adalah bagian dari partai nasional, Syeh Joel mengatakan pihaknya percaya semua pihak harus berupaya menjaga situasi yang kondusif dan memastikan proses Pilkada berlangsung secara transparan, adil, dan damai.
"Lebih baik semua pihak meminimalisir pernyataan yang mengindikasikan ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi di Aceh. Mari membangun kepercayaan dan kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, partai politik, dan masyarakat Aceh secara keseluruhan," ujarnya.[]