Darurat Militer Korea Selatan Dicabut, Menteri Pertahanan Diduga Jadi Dalang

PINTOE.CO - Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun, diduga menjadi pengusul utama penetapan status darurat militer yang diberlakukan Presiden Yoon Suk-yeol pada Selasa, 3 Desember 2024 malam.

Status darurat ini diumumkan pukul 23.00 waktu setempat dan dicabut enam jam kemudian setelah ribuan warga turun ke jalan. 

Aksi massa ini memaksa parlemen yang dipimpin partai oposisi Demokrat untuk menolak keputusan darurat militer.

Kementerian Pertahanan Korsel mengonfirmasi bahwa Kim mengusulkan status darurat tersebut kepada Presiden Yoon melalui perdana menteri. 

Hal ini sesuai dengan undang-undang Korsel yang memungkinkan menteri pertahanan atau menteri dalam negeri mengajukan darurat militer melalui perdana menteri dalam situasi darurat nasional.

Sebelum pemberlakuan status darurat, Kim mengadakan pertemuan dengan para komandan militer untuk meningkatkan kewaspadaan. 

Saat darurat militer berlaku, pasukan Angkatan Bersenjata mengepung Gedung Majelis Nasional, tempat anggota parlemen mengadakan sidang untuk menolak status darurat tersebut.

Sidang itu dihadiri 190 anggota parlemen, dan seluruhnya sepakat menolak status darurat militer.

Kim Yong-hyun diketahui memiliki hubungan dekat dengan Presiden Yoon. Keduanya adalah alumni sekolah menengah Chungham di Seoul, yang disebut-sebut sebagai bagian dari kelompok informal "Faksi Chungham."

Kelompok ini mengingatkan publik Korea Selatan pada "Hanahoe," kelompok militer rahasia yang pernah mendukung kudeta oleh Chun Doo-hwan pada 1979.

Kim sendiri adalah mantan Jenderal Angkatan Darat bintang tiga dan pernah menjadi bagian dari tim kampanye Yoon saat pemilu 2022. Setelah Yoon menjabat, Kim ditunjuk sebagai Direktur Dinas Keamanan Presiden dan kemudian diangkat menjadi Menteri Pertahanan pada Agustus 2024.

Oposisi menduga pengangkatan Kim sebagai bagian dari rencana Presiden Yoon untuk menetapkan darurat militer.[]