Menpan RB: Digitalisasi Pemerintahan Tingkatkan Akuntabilitas Keuangan

PINTOE.CO - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan transformasi digital di sektor pemerintahan adalah salah satu jalan untuk meningkatkan  akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.  

Transformasi digital, kata Azwar, akan mendukung pelayanan terintegrasi dan penyederhanaan tata kelola pemerintahan.

“Dalam konteks ini maka digitalisasi birokrasi yang terintegrasi menjadi penting dalam rangka mendukung tata kelola dan akuntabilitas,” kata Azwar.

Pernyataan Azwar ini menindaklanjuti keinginan Presiden Jokowi bahwa keuangan negara harus   pernyataan Presiden Joko Widodo (pada 8 Juli 2024) agar lembaga pemerintah mengutamakan akuntabilitas dalam laporan keuangan, bukan mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada kesempatan tersebut, Presiden RI Joko Widodo juga meminta jajarannya untuk melanjutkan reformasi struktural, sinkronisasi regulasi, serta penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil. Presiden berharap BPK dan seluruh instansi pemerintah menggunakan dan membelanjakan APBN dan APBD secara bertanggung jawab.

"Ini uang rakyat, uang negara, kita harus menyadari bahwa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga menjalankan APBN dan APBD secara baik, serta mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” tutur Presiden.

Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun menegaskan pemeriksaan yang dilakukan BPK bersifat inklusif dan berkualitas. Hal ini merupakan modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Ketua BPK juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan opini WTP. Capaian tersebut, merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP tahun 2016.

"Opini WTP sebagai refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui penyajian LKPP yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan akan semakin mendorong kepercayaan multi-stakeholder di lingkup sektor publik," tandasnya. []